JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Nasional Demokrasi (KND) yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat; seperti Serikat Pekerja, LSM, dan Ormas menuding ada para petualang politik yang sangat oportunis, yang ada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun yang ada di luar pemerintahan, sedang berupaya menunggangi gerakan damai umat Islam untuk tujuan mulia Aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember 2016 (212) mendatang.

Namun, KND mengapresiasi langkah Polri yang bertindak cepat memproses pelanggaran hukum yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus penista Agama Islam dengan menjadikan Ahok tersangka pidana penistaan agama Islam.

Memang secara psikologis, umat Islam yang sudah terlanjur tersakiti oleh pernyataan Ahok, sehingga menghendaki agar Polri bertindak lebih cepat lagi untuk menahan Ahok di penjara. Apalagi dengan adanya rencana Aksi Bela Islam jilid III pada 2 Desember (212) mendatang di Jakarta, yang diprediski juga akan diikuti oleh jutaan massa seperti sebelumnya pada aksi damai 4/11.

Sementara di sisi yang lain, Polri sebagai penegak hukum harus bertindak sangat hati-hati sesuai aturan per undang-undangan, tidak bertidak semena-mena menahan seseorang tanpa pertimbangan hukum yang akurat, sebagaimana diungkapkan AM Muhmmadyah.

Lalu, AM Muhmmadyah, juga menjelaskan, jika situasi tersebut, menyebabkan Presiden Joko Widodo tersandera dalam pilihan sulit. "Presiden Jokowi telah distigma sebagai pendukung dan pembela Ahok."

"Sehingga lambannya langkah Polri untuk menahan Ahok dianggap sebagai intervensi Presiden Jokowi kepada pihak institusi Polri," ujar AM Muhmmadyah, di Jakarta saat menggelar jumpa pers dengan tema 'Selamatkan Demokrasi Indonesia Untuk Rakyat', Kamis (24/11).

Ia menuding, dalam situasi kemarahan kekinian yang sangat emosional dari umat Islam tersebut, ternyata diduga ada orang yang memanfaatkannya untuk bermain di air keruh.

"Mereka adalah para petualang politik yang sangat oportunis yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo maupun yang ada di luar pemerintahan, yang dengan akal bulus, sedang berusaha menunggangi niat mulia umat Islam untuk membela agamanya yang dinista oleh Ahok," jelasnya.

Menurutnya, para petulang politik tersebut ingin mendapatkan tiket gratis untuk duduk di kursi kekuasaan tanpa kerja keras dan mengeluarkan keringat dan tidak mengeluarkan biaya.

Selain itu, kata AM Muhammadyah, para petualang politik oportunis sedang berupaya menunggangi gerakan damai umat Islam untuk tujuan mulia bela Islam, menjadi gerakan yang 'makar' menjatuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusional.

"Para petualang politik tersebut akan membenturkan umat Islam dengan Pemerintahan Jokowi dan institusi Polri yang berujung pada agenda menjatuhkan presiden Jokowi," tegas AM Muhammadyah.

Bahkan, umat Islam akan dikorbankan oleh para petualang politik tersebut untuk tercapainya niat busuk mereka, yaitu mendapatkan jabatan kekuasaan secara gratis tanpa kerja keras.

"Untuk itu kami KN Demokrasi mendukung aksi damai umat Islam sebagai bagian dari perjuangan yang sesuai konstitusi, yaitu kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pemdapat di muka umum," imbuhnya.

Namun, KN Demokrasi, menyerukan kepada umat Islam untuk barhati hati terhadap agenda para petualang politik yang akan menunggangi dan membelokan niat baik umat Islam dengan gerakan damainya.

"Kami menyerukan kepada institusi penegak hukum untuk mengusut para petualang politik yang berniat menunggangi dan membenturkan umat Islam dengan pemerintah yang sah secara konstitusional," cetusnya.

Tak hanya itu, KN Demokrasi mendesak kepada Presiden Joko Widodo, untuk memecat dan membersihkan istana dan kabinetnya dari para petualang politik, yang melakukan pembusukan dari dalam pemerintahan.

"Kami KN Demokrasi akan membantu memberikan nama orang yang selama ini, berada di lingkaran Joko Widodo yang berhianat terhadap pemerintahan Joko Widodo-JK," paparnya.(bh/mnd)