JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Pleno Komisi I DPR RI akhirnya secara bulat menyetujui calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda persetujuan baru dapat diambil setelah Rapat Dengar Pendapat Umum yang sebagian berlangsung tertutup berakhir pada pukul 21.15WIB.

"Bahwa Komisi I dengan ini menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI dan menyetujui Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI untuk selanjutnya dibawa kepada rapat paripurna DPR. Setuju?" kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq yang memimpin jalannya sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Pertanyaan ini segera disetujui oleh seluruh peserta sidang. Dalam penjelasannya Mahfudz juga menyebut beberapa fraksi menyampaikan sejumlah catatan dalam persetujuannya. Fraksi Nasdem meminta komitmen calon Panglima TNI untuk memprioritaskan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara Fraksi Partai Golkar menurutnya menyampaikan tiga catatan penting, Panglima TNI perlu mengambil langkah terobosan dalam memenuhi kesejahteraan prajurit, mencari solusi kasus sengketa tanah milik TNI dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung tugas pokok TNI.

Politisi FPKS ini juga memaparkan proses pengambilan keputusan berlangsung hangat namun semua sepaham keputusan akhir diambil dengan musyawarah mufakat. "Rapat internal terjadi pembahasan yang hangat tetapi putusan akhir tetap mengedepankan prinsip musyawarah mufakat karena itu kultur asli bangsa Indonesia yang harus dijaga," demikian Mahfudz.(iky/dpr/bh/sya)