Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kapolri
Komisi III DPR Fit and Proper Test Tito Karnavian
2016-06-23 17:22:33
 

Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi III digedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6).

Fit and proper test telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB, Tito tiba di Gedung DPR sekitar pukul 09.12 WIB. Ia tidak banyak berkomentar dan langsung menuju ruang tunggu Komisi III.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, seluruh fraksi di DPR menerima pencalonan Tito dan siap meloloskannya sebagai Kapolri. Tito dinilai sebagai sosok yang bersih dan pantas dijadikan sebagai Kapolri.

Tito akan diberi kesempatan 30 menit untuk memaparkan visi misi dan programnya saat menjadi Kapolri nanti. Pimpinan dan anggota Komisi III akan mengajukan pertanyaan untuk pendalaman.

Komisaris Jenderal Tito Karnavian berjanji akan berusaha menghilangan korupsi di internal Korps Bhayangkara apabila ia terpilih sebagai Kapolri. Salah satu caranya adalah dengan membentuk tim antikorupsi internal di tubuh Polri.

"Pembentukan tim internal antikorupsi dioptimalkan dalam pembentukan zona integritas," kata Tito saat uji kepatutan dan kelayakan terhadap di ruang rapat Komisi III DPR RI.

Tito juga nantinya akan mendorong para pejabat di kepolisian untuk melaporkan harta kekayaannya kepada pengawas internal Polri. Akan ada juga peraturan kapolri soal pembelian barang mewah oleh anggota Polri. "Kita juga akan mengoptimalkan whistle blower sistem, serta peraturan kapolri mengenai binsis anggota polri," ujar Tito.

Polri selama ini disorot soal praktik korupsi yang dilakukan oknum polisi. Penilaian publik terhadap Polri pun buruk. Kasus korupsi yang paling disorot, yakni korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM) di Korps Lalu Lintas Polri.

Soal pelaporan harta kekayaan pun masih dikritik. Tidak semua pejabat Polri melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Komjen Budi Waseso sempat disorot lantaran tidak melaporkan LHKPN sewaktu menjabat Kabareskrim.(bh/as)



 
   Berita Terkait > Kapolri
 
  Kapolri: Layani dan Lindungi serta Perhatikan Rasa Keadilan Masyarakat
  Kapolri Bilang 'Potong Kepala', Ditambahin Kapolda Metro: Saya 'Blender' Sekalian
  Program 100 Hari Presisi Kapolri, Prakasa Asabels Nusantara Giatkan Layanan Ambulans Gratis untuk Masyarakat
  100 Hari Kerja Kapolri Jenderal Listyo Dinilai Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi Nasional
  Romo Benny Apresiasi 100 Hari Kerja Kapolri: Penyelesaian Masalah Intoleransi dengan Penegakkan Hukum
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2