Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BNPT
Komisi III Minta BNPT Dukung Proses Deradikalisasi di Lapas
Wednesday 28 Aug 2013 23:07:32
 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsudin.(Foto: BeritaHUKUM.com/boy)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Nurdin meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung proses deradikalisasi narapidana terorisme di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di tanah air. Dari masukan yang diperolehnya para sipir kesulitan membangun komunikasi karena napi teroris cenderung menutup diri.

"Laporan dari Kalapas, mereka kesulitan mendekati tahanan yang terlibat terorisme, mereka cenderung eksklusif. Ini perlu didukung BNPT dengan masuk ke Lapas," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPT di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsudin meminta proses deradikalisasi napi teroris sebaiknya dilakukan di lapas yang memang disiapkan khusus untuk mereka. "Pelaku terorisme ini biasanya meyakini satu paham. Saya khawatir apabila dicampur dengan napi lain mereka akan mempengaruhi sehingga paham ekstrim ini di lapas akan semakin berkembang," tekannya.

Ia meminta telaahan BNPT terkait rencana pembangunan lapas khusus terorisme. Wacana ini menurutnya akan dibahas dalam rapat kerja dengan Menkumham yang juga melibatkan Menkopolhukam dalam waktu dekat.

Sementara itu dalam penjelasannya Sekretaris Utama BNPT Abdurrahman Kadir menyebut sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi seperti Kemenkumham, Kejaksaan dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung program deradikalisasi. Dalam kegiatan tertentu menurutnya nama BNPT tidak dimunculkan.

"Kami tidak mengeluarkan nama BNPT, kalau muncul langsung ditolak jadi kita gunakan tangan lain. Kita kerja sama dengan pesantren dan elemen bangsa lain termasuk MOU dengan 9 ormas," pungkas dia.(iky/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > BNPT
 
  Berpotensi Ciptakan Konflik Horizontal, Muhammadiyah Berharap BNPT Batalkan Wacana Mengontrol Tempat Ibadah
  Boy Rafli Amar Resmi Jabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT
  BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
  PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
  Teladani Figur Hamka Hadapi Dinamika Bangsa
 
ads1

  Berita Utama
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

Anies Tegaskan Parpol Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024

Anies: Perjuangan Kita Belum Selesai

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tanggapi Santai Isu Hak Angket Pemilu, JK: Tidak Usah Khawatir

Harga Beras Naik 'Tertinggi dalam Sejarah' - 'Ini Sangat Tidak Masuk Akal karena Kita Negara Agraris'

Ketum GP Ansor Sebut Tak Pernah Bubarkan Pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah

KPU RI Disebut Gagal Selenggarakan Pemilu 2024 yang Jujur, Akuntabel-Transparan dan Bermartabat

Beras Langka Jelang Ramadhan, Legislator Ingatkan Pemerintah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2