JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan bocornya data analisis keuangan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan muncul disejumlah media. Kebocoran ini dinilai merupakan tindak pidana diatas penegakan hukum dan dapat mempengaruhi kepercayaan publik.

"Data bank itu menurut UU sifatnya rahasia tetapi boleh dijebol PPATK atas perintah UU yang sifatnya lex specialis. Namun kasus bocornya hasil analisis di sejumlah media bisa termasuk tindakan pidana diatas penegakan hukum. Jangan sampai kita membiarkan ini dilakukan oknum karena dampaknya orang tidak nyaman menaruh bank akhirnya memilih menaruh uang di negara lain," kata Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika dalam RDP membahas anggaran dengan PPATK, BNN, KPK dan BNPT di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (10/6).

Anggota Komisi III dari FPPP Ahmad Yani meminta pimpinan PPATK mempelajari bagaimana data tersebut bisa bocor. "Kalau media mendapat informasi itu dari mana? PPATK bilang tidak, polisi, jaksa dan KPK yang menerima laporan juga tidak. Jangan-jangan tempat bapak tidak steril, ada yang membocorkan informasi ini," tandasnya.

Sementara itu Nudirman Munir membandingkan ketika pimpinan DPR menyampaikan informasi hasil analis PPATK tentang 21 aliran dana kepada 4 orang anggota DPR. Informasi yang disampaikan tidak menyebutkan nama atau identitas anggotanya. "Nah sekarang di media secara telanjang dibuka, siapa pemberi, jumlah dananya, bahkan profesi penerima," kata politisi FPG ini.

Ia menyebut kasus terakhir aliran dana terdakwa Ahmad Fathanah yang dilaporkan media untuk sejumlah perempuan atau kasus rekening gendut bintara Polri di Papua. Komisi III patut menindaklanjuti kasus ini dalam kerangka penegakan hukum, menjalankan amanat UU.

Ketua PPATK M. Yusuf menjelaskan institusi yang dipimpinnya menjalankan sistem dengan pengamanan yang ketat dan paperless. Ia menekankan siap bersumpah atas nama Allah tidak pernah membocorkan data tersebut kepada wartawan. "Untuk mengungkap kebenaran lebih baik kita panggil saja wartawannya, melacak dari mana kebocoran itu," pungkas dia.(iky/dpr/bhc/opn)