JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR mendukung penuh rencana pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi. "Untuk membangun Indonesia tidak bisa tidak harus membangun konektivitas di Pulau Sulawesi,"ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat menerima Gubernur se-Sulawesi yang tergabung dalam Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), di Gedung Nusantara, Selasa, (21/5).

Menurut Muhidin, Komisi V DPR mengharapkan rencana pembangunan jalur kereta api di Pulau Sulawesi dapat segera terwujud. "Memang ada masukan rencana bantuan Cina namun karena anggaran APBN kita cukup maka bisa dimasukkan anggarannya dan kita sepakat dana Bina Marga cukup besar untuk pembangunan di Sulawesi,"paparnya.

Muhidin mengatakan, kendala utama dari pembangunan infrastruktur yaitu persoalan pembebasan lahan. artinya jika tidak tuntas soal lahan tentu dapat menghambat pencairan anggarannya.

Sementara Gandung Pardiman (F-PG) mengatakan, Sulawesi merupakan salah satu koridor MP3EI keempat, dibidang pertanian,perikanan, petambangan karena itu kita harapkan seluruh pembangunan infrastruktur di daerah tersebut dapat terealisasi.

"Ini kita harapkan dapat menjadi percontohan untuk Pulau lainnya, misalnya saja di Pulau Kalimantan kita temui kerap para pemangku kebijakan sering berebut lahan, dan kepentingan di wilayahnya, jadi nanti kita harapkan dapat diundang dan duduk bersama di Komisi V DPR,"ujarnya.

Michael Wattimena (Fraksi Partai Demokrat) menyatakan, dirinya mendukung penuh renecana program di Daerah Sulawesi. "Karena melalui pembangunan di Sulawesi dapat menunjang ketahanan pangan di seluruh Indonesia. yang menjadi perhatian serius yaitu soal pembangunan waduk,"ujarnya.

Menurutnya, Sulawesi merupakan pulau masa depan dan memiliki potensi alam atau energi yang belum digarap dengan serius. "pembangunan jembatan harus menjadi prioritas dalam pembahasan kita, serta Pengadaan rel kereta api di daerah Sulawesi, jika kondisi geografis sulawesi memungkinkan dibangun,"paparnya.(si/dpr/bhc/rby)