JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Prancis dalam rilisnya, di Jakarta, Rabu (23/3) menjelaskan Komisi V DPR RI merasa prihatin dan menyayangkan adanya polemik mengenai jasa angkutan berbasis online yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, hingga akhirnya menimbulkan kegaduhan dan konflik horisontal ditengah masyarakat.

"Untuk itu, Komisi V DPR mendesak pemerintah untuk menciptakan industri jasa transportasi umum yang selalu memprioritaskan keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta memenuhi standar pelayanan, juga mendorong persaingan yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," jelas Fary.

Dalam rilisnya Fary menghimbau, terhadap seluruh penyedia jasa transportasi termasuk transportasi online, agar mematuhi ketentuan peraturan yang khusus mengatur soal transportasi umum.

"Berkaitan dengan sejumlah pihak yang menghendaki payung hukum regulasi untuk menyelesaikan permasalahan angkutan umum berbasis teknologi aplikasi, Komisi V DPR siap menyambut usulan dari pemerintah jika hendak melakukan revisi UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan," tegas Fary.(nt/dpr/bh/sya)