Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
PLTU
Komisi VII Kritisi Proses Tender PLTU Sumsel
Saturday 13 Dec 2014 13:59:51
 

Ilustrasi. PLTU Banjarsari , Lahat , Sumsel.(Foto: Istimewa)
 
PALEMBANG, Komisi VII DPR RI mengkritisi proses tender yang dilakukan PLN sehingga menyebabkan mandegnya proyek pembangunan tujuh PLTU di Sumsel. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi VII ke PT PLN (Persero) Sumatera Selatan, Rabu (10/12).

“Ada beberapa kendala yang menyebabkan terhentinya atau tidak berjalannya proyek pembangunan tujuh PLTU di Sumatera Selatan. Salah satu penyebab terbesarnya adalah proses tender yang salah,”ungkap Mulyadi.

Dijelaskannya, sebelum proses tender berlangsung, seyogyanya panitia tender PLN harus melakukan pra kualifikasi untuk memeriksa kondisi dan status perusahaan calon peserta tender. Ketika proses bidding atau penawaran, maka perusahaan yang menjadi peserta tender sudah dipastikan kemampuan finacialnya. Dengan demikian,tidak ada alasan perusahaan pemenang tender yang memiliki keterbatasan financial atau keuangan saat akan menjalankan proyek tersebut.

“Jangan sampai ketika ditetapkan sebagai pemenang tender, perusahaan tersebut baru mencari-cari sumber pendanaan. Ketika sumber pendanaan perusahaan tersebut tidak komit,PLN tidak boleh memberi waktu lama, dan jika batas waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi artinya perusahaan tersebut tidak sanggup, maka harus segera determined atau terputus,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Penetapan batas waktu bagi pemenang tender dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan pembangunan proyek PLTU tersebut. Pasalnya setelah proses tender berlangsung, ada proses amdal (analisismengenai dampak lingkungan) yang juga harus dilewati. Untuk proses amdal sendiri konon membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun.

Sebelum bertemu dengan jajaran Direksi PT. PLN, Komisi VII DPR mengunjungi Kantor Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Saat itu Wagub Sumsel, Ishak Mekki menyampaikan informasi adanya tujuh proyek PLTU di Sumsel yang terhenti bahkan belum berjalan sama sekali. Padahal PLTU tersebut sangat berguna untuk mengatasi keterbatasan pasokan listrik tidak hanya di wilayah Sumatera, namun juga Pulau Jawa.(Ayu/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

Purbaya Curiga Ada Rp 285,6 T Uang Pemerintah Pusat di Simpanan Berjangka

Kontingen Atlet Senam Israel Tak Diizinkan Masuk ke Indonesia, Ini Penjelasan Menko Yusril

Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

Ratusan Siswa di Yogakarta Keracunan MBG, Wali Kota Hasto Telepon Kepala BGN

Kepengurusan Partai Ummat Kubu Amien Rais 'Digugat' Para Kader Sendiri

Drama Hukum Tak Berujung, Putusan Final MA Ternyata Dapat Ditambah

KPK Sarankan Mahfud Buat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2