JAKARTA, Berita HUKUM - Agar bisa bersaing dengan kilang-kilang dari negara lain, PT. Pertamina diminta memodernisasi dan mengakselerasi kilang-kilangnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Komisi VII DPR ke Unit Pengelolaan (UP) IV PT Pertamina di Cilacap, Totok Daryanto saat pertemuan dengan Direksi PT Pertamina dan GM UP IV Cilacap, Jumat, (30/5)

“Kilang Pertamina UP IV Cilacap merupakan salah satu kilang terbesar yang menghasilkan 34% dari kebutuhan nasional kita, tapi dirasakan kilang-kilang kita perlu ditingkatkan dan diakselerasi agar bisa bersaing dengan kilang-kilang dari negara lain, terutama negara tetangga kita, Singapore.” Kata Totok.

Menurut Totok, Singapore walaupun tidak memiliki minyak tetapi tetap punya minyak. Hal itu berarti, Singapore sudah berhasil memodernisasi kilang-kilang minyaknya, bahkan Singapore bisa mengekspore BBM dari produk kilang-kilangnya walaupun tidak punya tambang minyak.

Sementara Indonesia, ujar politisi F-PAN, memiliki tambang minyak yang saat ini terus menurun (kurang dari 1 juta barel), namun Indonesia tidak bisa mengekspor BBM ke negara lain. “Kedepan perlu dipikirkan ada policy yang harus dirubah,” tegas Totok.

Dijelaskan Totok, selama ini hasil minyak kita, bagian kontraktornya tidak langsung digunakan Indonesia. Padahal sudah selayaknya dimana minyak itu dihasilkan, ketika negara yang menghasilkan itu membutuhkannya, maka seharusnya frevilitinya di negara itu sendiri.

“Bagaimanapun juga minyak itu akan dikonsumsi juga. Saya kira harus di re-negosiasi kontrak-kontrak minyak kita,” ujar Anggota DPR Dapil Jawa Tengah.

“Selama Indonesia masih membutuhkan minyak, maka seharusnya seluruh hasil minyak Indonesia bisa diolah sendiri di negeri kita,” tambahnya.

Namun, kata Totok, masalahnya adalah apakah kilang-kilang kita siap kalau kebijakan seperti itu dilaksanakan. Totok juga mempertanyakan problem-problem terkait dengan modernisasi kilang-kilang Pertamina.

Menurutnya, hal tersebut dipertanyakan, agar Tim Komisi VII memiliki wawasan atau informasi yang cukup untuk menjadi bahan masukan bagi Komisi VII saat memberikan masukan kepada pemerintah.

“Bagaimanapun Pertamina adalah salah satu BUMN yang menjadi kebanggaan kita bersama, dan Komisi VII bertekad untuk memajukkan BUMN agar meningkatkan produktivitasnya, sehingga betul-betul kita ini mampu mandiri di bidang energi untuk kebutuhan di dalam negeri,” tandanya.(sc/dpr/bhc/sya)