Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi VII
Komisi VII Tekankan Tak Boleh Terjadi Kelangkaan BBM dan Pasokan Listrik
Tuesday 30 Jul 2013 12:10:40
 

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Ahmad Farial.(Foto: Ist)
 
BANDUNG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI memberikan perhatian dan dukungan serius terhadap kesiapan pasokan BBM dan Listrik wilayah Jawa Barat dan Banten menjelang dan saat lebaran. Saat meninjau Terminal BBM di Padalarang dan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Rabu pekan lalu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial menegaskan, menjelang, saat dan pasca lebaran H+7 tidak boleh ada kelangkaan pasokan baik BBM maupun pasokan listrik.

“Ya nggak boleh ada kelangkaan. Kita sangat menekankan betul jangan sampai ada kelangkaan, agar masyarakat yang merayakan lebaran tidak terganggu,” ungkap Farial.

Komisi VII mengirim tiga tim, selain ke Jawa Barat, juga mengirim tim kunjungan spesifik dalam rangka meninjau kesiapan ketersediaan pasokan BBM dan Listrik ke , Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kunjungan ke Terminal BBM Padalarang Tim Komisi VII DPR diterima General Manajer Wilayah III Hasto Wibowo, Kepala Terminal BBM Padalarang Nandang Sanuddin dan B. Putut.

Hasto menjelaskan, Pertamina khususnya TBBM Bandung sudah ada kesiapan dalam pendistribusian pasokan BBM ke setiap SPBU di Wilayah Jabar, “Kita utamakan bagaimana masyarakat saat membutuhkan BBM mereka tidak kesusahan dan tidak antre berkepanjangan,” ujarnya.

Sedangkan untuk pendistribusian pasokan BBM ke etiap SPBU Pertamina mengalami kendala dengan adanya kemacetan jalan. Untuk itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolda dan Kapolres wilayah Jabar, sehingga kepolisian tidak mengalihkan mobil tangki ke arah lain selain ke SPBU yang dituju.

Guna mengantisipasi kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat mudik Hari Raya Lebaran nanti, Pertamina telah menyiapkan BBM jenis Pertamax dan Pertamax plus dalam kemasan yang dijual eceran.

Model penjualan Pertamax ini menjadi salah satu upaya perseroan mengantisipasi kemacetan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). "Tahun lalu terjadi antrean panjang disetiap SPBU jalur padat kendaraan," kata Hasto.

Menurutnya, penjualan Pertamax eceran ini tersedia di tenda-tenda resmi milik Pertamina. Pertamax eceran tersimpan secara aman di dalam kaleng dan drum yang dapat diisi ulang. BBM dalam kemasan ini telah tersedia dalam jumlah 20 ribu kaleng/drum.

"Pertamina sudah menyiapkan kemasan 5,10, dan 20 liter untuk Pertamax yang akan dijual eceran saat arus mudik sampai arus balik," tutur Hasto menambahkan. Saat ditanya harga Pertamax kemasan ini, Hasto mengaku belum menentukannya. Namun, diperkirakan harga Pertamax eceran ini lebih mahal Rp 500.

"Selisih harga sekitar Rp 500 untuk ongkos angkut dari SPBU menuju tempat penjualan, juga untuk biaya produksi kemasan," tuturnya.

Dalam pertemuan Komisi VII dengan PT. PLN di Bale Sumur Bandung, Direktur Utama PT. PLN (Persero), Nasri Sebayang menjelaskan, untuk DJBB tidak mengalami kendala yang berarti. Selama periode H-15 sampai dengan H+15, PLN DJBB meniadakan semua kegiatan pemeliharaan listrik terencana yang mengakibatkan pemadaman aliran, menyiapkan posko siaga sebanyak 348 posko dengan jumlah total personil siaga 2.832 petugas yang berjaga 24 jam melayani pelanggan.

Disamping itu, PT. PLN menyiapkan sarana pendukung berupa kendaraan pelayanan teknik 434 unit, trafo mobil 58 unit, mobil crane 23 unit, mobil deteksi gangguan 10 unit dan genset (1 sd 100 kVa 87 unit).

Dari hasil kunjungannya di Terminal BBM Bandung dan Bale Sumur Bandung, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menilai secara sepintas PT. Pertamina dan PT. PLN sudah siap untuk pasokan BBM menjelang sampai H+7 lebaran.(hdr/dpr/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Komisi VII
 
  Komisi VII Apresiasi Peningkatan Produksi PT Bukit Asam
  Saat RDP Komisi VII DPR dengan ESDM, Anggota PD Vs PPP Berkelahi
  Komisi VII Tanyakan Eksplorasi Baru Pertamina dan PLN Dianggap Tidak Kompeten
  Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu
  Pembangunan SPBN Jangan Disamakan dengan SPBU
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2