Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
HAM
KontraS Harap PKS Bisa Lanjutkan Aspirasi Korban HAM Berat Masa Lalu
2021-04-15 02:50:32
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidiyanti mengatakan, pihaknya berharap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat menyampaikan dan melanjutkan aspirasi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu yang sampai saat ini berlum terselesaikan.

"Kita lihat bahwa banyak sekali polemik ataupun persoalan hak asasi manusia yang semakin menyempit di mana ruang kebebasan sipil pula semakin menyempit dan harapannya PKS sebagai salah satu partai politik yang cukup besar di negara ini juga bisa menyampaikan ataupun melanjutkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat khususnya keluarga korban ham berat masa lalu dan pelanggaran-pelanggaran ham lainnya untuk kasusnya bisa segera diselesaikan," kata Fatia, ketika menerima kunjungan PKS, di kantor KontraS, Ahad (12/4).

Dia menambahkan, agar anggota PKS yang ada di dalam tataran legislatif bisa menyusun undang-undang dengan baik dan melibatkan partisipasi publik serta tidak menciptakan sebuah undang-undang atau policy making yang diskriminatif maupun tertutup.

Wanita kelahiran 27 tahun silam itu juga menjelaskan, tuntutan ataupun rekomendasi yang sebenarnya menjadi titik utama adalah diketahui bahwa pelanggaran HAM menjadi salah satu poin atau momok utama dari maraknya kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi hari ini. Menurutnya, seharusnya pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu harus segera diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku lewat Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, dengan melalui mekanisme yudisial.

"Dan juga tidak terlepas bahwa pada akhirnya menggugurkan kewajiban negara untuk menyelesaikannya lewat dari mekanisme non yudisial, tetapi sesuai dengan mandat undang-undang yang berlaku penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat harus segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme yudisial," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, hasil pertemuan PKS dengan KontraS menjadi masukan bagi PKS, baik saat ini berada di luar pemerintahan atau nanti jika memimpin pemerintahan agar fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan HAM dengan perspektif yang lebih baik, serta memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh permasalahan.(PKS/bh/sya)



 
   Berita Terkait > HAM
 
  Barikade '98 Desak Pemerintah Tuntaskan Kejahatan HAM 1998 dan Kasus Korupsi
  Amnesty International Kecewa Indonesia Tolak Resolusi PBB Perlindungan HAM
  KontraS Harap PKS Bisa Lanjutkan Aspirasi Korban HAM Berat Masa Lalu
  Provinsi DKI Jakarta Raih Penghargaan Kota/Kabupaten Peduli HAM 2020
  Peringati Hari HAM Se-dunia, HNW: Jangan Hanya Seremonial, Usut Tuntas Penembakan 6 Laskar FPI
 
ads1

  Berita Utama
Utang Melebihi Setengah Aset, Wakil Ketua MPR: Perlu Langkah Strategis Kurangi Utang

Ustadz di Tangerang Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal, Saat Pulang dari Masjid

Aturan Maritim Baru China Klaim LCS, Wakil Ketua MPR: Ini Jelas Tindakan Provokasi, Indonesia Harus Bersikap Keras dan Tegas

Biaya Bengkak Proyek Kereta Cepat, Politisi PKS: Sejak Awal Diprediksi Bermasalah

 

ads2

  Berita Terkini
 
Cegah Covid-19, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk

HNW: Empat Pilar Adalah Hasil Kesepakatan Bangsa Yang Harus Dijaga dan Dipertahankan

Ditahan KPK, Azis Syamsuddin Dijebloskan ke Rutan Polres Jaksel dengan Kondisi Diborgol

Eksepsi Penasihat Hukum Tergugat Edy Ishak Menolak Gugatan PT Intajaya Bumimulia

Asal-usul Senpi Anggota DPRD Tangerang, Beli dari Anggota Polda Metro Jaya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2