Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kejaksaan Agung
Korupsi RIM Diduga Rugikan Negara Rp 10 Triliun
Tuesday 11 Dec 2012 21:39:23
 

Gedung Kejaksaan Agung RI.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) masih terus mendalami laporan Lembaga Swadaya Masyarakat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (LSM KTI) tentang dugaan korupsi Research In Motion (RIM), perusahaan penyedia BlackBerry. Korps Adhyaksa kini menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut, Selasa (11/12).

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), Andhi Nirwanto mengungkapkan, setelah menerima pelimpahan perkara dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu, para penyidik terus mendalami perkara tersebut. “Kami masih koordinasi dengan PPATK untuk memeriksa kasus itu,” katanya. Berdasarkan penelitian para penyidik kasus itu hampir sama dengan perkara korupsi layanan internet cepat IM2 milik Indosat, Modusnya perusahaan pemenang tender melimpahkan pelaksanaan proyek kepada perusahaan lain, Padahal perusahaan lain tersebut tidak pernah ikut tender.

Kasus berawal dari laporan LSM Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) yang menyebut ada indikasi kerugian negara terkait perjanjian lima operator telekomunikasi di Indonesia dengan RIM, RIM merupakan perusahaan asal Kanada yang menyediakan produk BlackBerry.

Kerugian itu terjadi karena KTI menyebut RIM termasuk sebagai penyelenggara jasa dan harus berbadan usaha, Padahal RIM belum memiliki badan usaha di Indonesia, karena itu perusahaan asal Kanada itu diduga tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak 2007, akibatnya KTI menduga negara mengalami kerugian sekitar Rp. 10 triliun.(sun/bhc/mdb)




 
   Berita Terkait > Kejaksaan Agung
 
  Jaksa Agung Himbau Staf Ahli Memantau Perkembangan dan Perubahan KUHP atau KUHAP
  Amir Yanto Jadi Jamintel Gantikan Sunarta yang Menjadi Wakil Jaksa Agung
  Wakil Jaksa Agung Apresiasi Kejati Kalbar Terkait Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  Ini Tujuan Wakil Jaksa Agung Berkunjung ke Riau
  Ini Penjelasan Wakil Jaksa Agung Terkait Undangan Konperensi Pers DPP PEKAT IB
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2