JAKARTA, Berita HUKUM - Korupsi yang hingga kini masih merajalela terutama dalam tubuh birokrasi, semakin membuat rakyat sengsara. Seperti misalnya saja untuk bisa menikmati tersedianya listrik, banyak wilayah di Indonesia gelap gulita dan rakyat baru sebatas bisa bermimpi Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa segera membuat malam mereka terang benderang, selain kebutuhan listrik bagi seluruh rakyat yang ada di wilayah Indonesia, jelas sangat mendesak dalam tumbuh berkembangnya perekonomian.

Namun derasnya arus liar korupsi di birokrasi menjadikan kas negara bocor merugi. Terkait hal ini Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI), Herwanto Nurmansyah, mengatakan bahwa korupsi memang sudah membudaya.

‎​"Korupsi sudah membudaya di negeri ini mulai dari tingkat kelurahan sampai pejabat eksekutif. Ini dikarenakan untuk menjadi atau mendapat jabatan, kekuasaan mereka mengeluarkan uang yang tidak sedikit," kata Herwanto, kepada BeritaHUKUM.com, Jumat (13/12) di Jakarta.

Satu diantara banyaknya keluhan masyarakat, terjadi di Nunukan, dimana warga desa Liang Bunyu kecamatan Sebatik Barat mengeluh dan kesal. Karena selama 68 tahun Republik Indonesia merdeka dan 14 tahun kabupaten Nunukan berdiri, belum ada aliran listrik PT PLN yang masuk ke Desa mereka.

Warga merasa tidak diperhatikan Pemerintah daerah dan seakan dianaktirikan dari pembangunan. Bagaimana tidak? Sementara desa-desa lainnya di Sebatik sudah menikmati aliran listrik PLN sejak beberapa tahun lalu, Liang Bunyu tidak juga dilayani listrik PLN.

“Ketidak-adilan yang diperlihatkan pemerintah. Mengapa desa Liang Bunyu tidak menyala, mengapa desa Bambangan tidak menyala?, kenapa bisa desa Binalawan menyala, desa Setabu bisa menyala, kenapa dua desa ini dianaktirikan?,” kata Anggota DPRD Nunukan, Lukman usai melakukan reses atau masa penjaringan aspirasi masyarakat, Minggu (8/12), seperti dikutip dari koran Kaltim.

Saat reses di Sebatik, lanjutnya, warga banyak menyampaikan keluhan pembangunan terutama dari sektor pemenuhan dasar masyarakat. Yakni kebutuhan listrik, air bersih dan pelayanan kesehatan. “Yang paling mendesak sekali dari hasil reses kita adalah jaringan listrik,” ujarnya.

Dijelaskan, jaringan listrik sejak pemerintahan Bupati Nunukan Basri memang sudah dikerjakan. “Ini adalah persoalan yang kompleks, kalau kekurangannya masalah travo, tahun 2012 sudah dianggarkan, dilaksanakan tahun 2013. Travonya sudah baru, instalasi di tiap rumah. Masyarakat sudah persiapkan, tapi aliran listrik tidak ada,” sesalnya.

Adapun yang membuat warga Liang Bunyu semakin kesal, kata Lukman, jaringan listrik yang saat ini digunakan PLN untuk mengaliri listrik kepada desa-desa lainnya, melewati wilayah Liang Bunyu, namun listrik tidak dialirkan kepada warga Liang Bunyu.

“Yang menjadi prihatin masyarakat, mengapa desa Liang Bunyu tidak menikmati listrik ini, sementara jaringan itu lewat di tanah Liang Bunyu. Ini masalahnya, ketidakadilan itu,” ujarnya.

Pihaknya meminta Pemkab memberi perhatian serius. Pasalnya, warga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika mereka tidak diperhatikan. “Jadi ini harus menjadi perhatian serius Pemda, khususnya bupati dari sisi pelayanan dasar masyarakat. Dan ini ada ancaman dari masyarakat, akan berdemo, akan melakukan unjuk rasa,” ujarnya.(ktm/bhc/mdb)