Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kunker DPR Ke Luar Negeri
Kunjungan DPR ke Luar Negeri, Kembali Menuai Kritik
Wednesday 28 Nov 2012 14:14:00
 

Uchok Sky Khadafi.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM – Persoalan kunjungan kerja para anggota DPR RI yang dianggap banyak kalangan hanya menghabis-habiskan uang rakyat, ditambah lagi tidak ada manfaat yang berarti yang dirasakan langsung rakyat, oleh Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan anggota DPR selama ini tidak efektif. Menurut Uchok, perjalanan dinas itu hanya menghabiskan anggaran dan hasilnya sangat mengecewakan publik.

"Hal ini bisa dilihat dari banyak Undang-undang yang dihasilkan DPR mandul dan banyak dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Uchok, di Jakarta, Rabu (28/11).

Dijelaskan Uchok, sebetulnya untuk mencari informasi tidak usah dengan cara perjalanan dinas ke luar negeri. Tapi, lanjut dia, bisa dengan cara membuat kuisioner pertanyaan dan dikirim ke Kedutaan Besar Indonesia di negara yang dituju. "Jadi cukup staf kedutaan yang bertanya, jangan anggota dewan ke sana," ungkap Uchok.

Menurutnya, bisa saja dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih. Misalnya, melalui fasilitas skype. Bahkan, kata Uchok, akan lebih murah kalau mengundang pembicara atau narasumber ke Indonesia.(jpn/bhc/mdb)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2