JAKARTA, Berita HUKUM - DPR mendukung upaya lobi yang dilakukan pemerintah untuk meminta dispensasi agar pengurangan kuota haji tahun 2013 sebesar 20 persen oleh Kerajaan Arab Saudi dapat ditinjau ulang. Langkah ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 211.000 jamaah calon haji Indonesia yang sudah menunggu antrian.

"Kalau kita lihat Arab Saudi memang sulit dilobi apalagi kebijakan pengurangan kuota 20 persen berlaku untuk semua negara. Walaupun kita sudah tahu lobi itu tidak mudah tapi upaya itu sebaiknya tetap kita laksanakan sebagai pertanggungjawaban kepada calon jamaah," kata anggota Komisi VIII M. Baghowi dalam dialog radio 'Bersama Wakil Rakyat' kerja sama Pemberitaan DPR dengan RRI Pro3 Nasional di studio mini Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/6).

Salah satu alasan yang bisa digunakan dalam lobi adalah hasil sensus terakhir yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia bertambah menjadi 235 juta jiwa meningkat dari data sebelumnya 211 juta. Penetapan kuota sebenarnya dilakukan oleh OKI (Organisasi Konferensi Islam) dengan patokan jumlah jamaah haji 1/mil dari penduduk beragama Islam di satu negara.

"Kalau mengacu data sensus terbaru harusnya jumlah kuota kita 235 ribu. Kita mendesak pemerintah segera melaporkan perkembangan ini ke PBB - Unesco, dari data penduduk terbaru itu OKI akan menetapkan kuota baru bagi Indonesia," lanjutnya.

Menurut politisi Fraksi Partai Demokrat ini pengurangan kuota mendadak akan menimbulkan potensi kerugian mencapai Rp. 500 miliar karena sejumlah fasilitas seperti pemondokan, katering, transportasi menurut ketentuan harus dibayar didepan. "Kita dukung upaya pemerintah agar meminta Kerajaan Arab Saudi membayar ganti rugi atas keputusan mendadak ini."

Ia meyakinkan kondisi ini tidak akan dibebankan kepada jemaah calon haji yang kemungkinan gagal berangkat walaupun sebagian uangnya sudah digunakan. "Kerugian itu bisa diambil dari dana optimalisasi, dari bunga setoran awal calon jamaah haji karena tidak mungkin menggunakan uang dari APBN," tegasnya.

Dalam penjelasan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, pengurangan kuota 20 persen bagi setiap negara dilakukan karena proses renovasi di Masjidil Haram belum tuntas. Pusat pelaksanaan ibadah ini sedang diperluas, kapasitasnya ditingkatkan dari 900 ribu menjadi 2 juta jamaah bahkan diproyeksikan tahap akhir menjapai 5,5 juta.(iky/dpr/bhc/opn)