JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Padahal, proyek yang dijalankan oleh Pemprov DKI di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu dikritik oleh banyak pihak.

Sikap Jokowi dianggap aneh Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo. Dia mempertanyakan kengototan Jokowi melanjutkan proyek tersebut di tengah rekomendasi penghentian oleh para menterinya sendiri.

"Keputusan Presiden yang melanjutkan proyek reklamasi menimbulkan keanehan bagi saya. Bagaimana bisa Presiden ngotot melanjutkan proyek ini sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan," kata Edhy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).

Kata Edhy, Indonesia memang perlu dibangun, namun sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat.

"Saya menuntut kepada Presiden agar mengeluarkan kebijakan (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang," tegasnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, sulit baginya untuk menganggap reklamasi tersebut menguntungkan bagi rakyat, terutama bagi para nelayan yang digusur dan dijauhkan dari mata pencaharian mereka.

"Bila Presiden bicara poros maritim sejatinya tidak merusak laut. Bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia tidak membuat susah para nelayan. Ingat, konsep Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan," tuntasnya.(sus/qh/okezone/bh/sya)