Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Rachmawati Sukarnoputri
Laporan Tidak Dipedulikan, Rachmawati Minta Pimpinan KPK Diganti
Thursday 16 Oct 2014 01:10:50
 

Ilustrasi, Rachmawati Soekarnoputri.(Foto: BH/mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Merasa laporannya tidak dipedulikan, Rachmawati Soekarnoputri meminta agar seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Hal itu disampaikan adik ketua umum PDI Perjuangan, Megawati saat jumpa pers dikediaman Rachmawati Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Ini sudah masuk ranah politis. Laporan saya soal dugaan korupsi Jokowi kok tidak dipedulikan. Saya minta semua pemimpin di KPK agar diganti,” seru Rachmawati, Rabu (15/10).

Front Pelopor Perjuangan yang dipimpinnya dan Progres 98 soal dugaan kepemilikan rekening di luar negeri oleh Jokowi belum ditindaklanjuti KPK, tuding Rachmawati.

Menurut Rachma, merunut akan ucapan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang mengatakan Jokowi tak punya rekening di luar negeri sudah termasuk hal yang dipolitisir.

“Dia, Pandu Praja kok bicara begitu. Harusnya laporan yang masuk itu setelahnya dipelajari dong. Itu kan sebuah klaim verbal tanpa disertai pembuktian dan penyelidikan," sebut Rachmawati pada sejumlah awak media.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memastikan bahwa Jokowi tidak memiliki rekening di luar negeri. Setelah dilakukan penelusuran oleh KPK tak ditemukan rekening bank di luar negeri dengan nama Jokowi.

“Tidak ada itu rekening diluar negeri atas nama Jokowi. Kami sudah menyelidikinya dan tidak ditemukan bukti,” tandas Adnan Pandu, usai meluncurkan bus anti korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/10).(bhc/mnd/mat)



 
   Berita Terkait > Rachmawati Sukarnoputri
 
  Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia
  Dana Rp 300 Juta dari Rachmawati Bukan untuk Jatuhkan Pemerintahan yang Sah
  Rachmawati Sukarnoputri, Konsolidasi Tokoh Nasional: 'Kembali ke Kiblat Bangsa'
  Rachmawati: Pemerintahan Saat Ini Sudah Liberal Kapitalistik
  Rachmawati Soekarnoputri: Jadi Kemandirian dalam Bidang Ekonomi Itu 'Nonsense'
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah

 

ads2

  Berita Terkini
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo

• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2