JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah hanya bisa menghimbau agar tidak menggunakan bensin premium bersubsidi bagi pemilik mobil mewah. Himbauan ini terkait belum adanya aturan hukum yang mengatur penggunaan premium bersubsidi, khususnya bagi mobil mewah.

"Kami tidak memiliki wewenang guna melarang pemilik mobil mewah menggunakan premium bersubsidi di SPBU Pertamina. Kami harapkan kawan-kawan wartawan yang menyampaikan pesan, bahwa premium subsidi itu hanya ideal digunakan bagi rakyat menengah ke bawah. Jika digunakan bagi mobil mewah, itu sudah mencederai asas keadilan meskipun belum ada larangannya," papar Wakil Presiden Korporasi PT. Pertamina, M.Harun, saat dikonfirmasi BeritaHUKUM.com, Selasa (1/4).

Sebelumnya, di Istana negara, Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyampaikan kepada sejumlah wartawan bahwa keinginan Pemerintah guna mengatur penggunaan BBM bersubsidi melalui kartu elektronik telah dikemukakan. Sayangnya rencana tersebut menguap tanpa eksekusi Pemerintah. Menurut Dahlan, aturan yang melarang pemilik mobil mewah menggunakan premium belum disampaikan dalam pertemuan pembahasan dengan kementrian terkait.

"Mobil mewah menggunakan premium ya tidak melanggar hukum, karena aturannya belum ada. Saya hanya menghimbau agar sebaiknya tidak menggunakan premium bagi pemilik mobil mewah,"paparnya.

Harga pasar bagi premiun bersubsidi adalah Rp 4.500 per liter. Harga itu memiliki selisih sekitar Rp 5.700 per liter dengan harga pertamax yang harganya saat ini Rp 10.200 per liter. (Bhc/boy)