JAKARTA, Berita HUKUM - Laut China Selatan kembali menegang pasca munculnya rencana pengerahan kapal induk terbaru Inggris ke Laut China Selatan yang diklaim China. Kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth tersebut direncanakan akan menjalani misi operasional pertamanya di Perairan Laut China Selatan.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirimkan dua kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut China Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma dua kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan yang digelar pada pertengahan 2020.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan pun mendorong Pemerintah untuk siap siaga di Perairan Natuna Utara. Pasalnya, Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sedang diperseterukan Cina, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya.

Menurut Syarief Hasan, perhatian ini penting mengingat Perairan Natuna Utara merupakan wilayah terluar Indonesia yang mesti dipertahankan. "Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di Perairan Natuna Utara dalam kondisi aman." ungkap Syarief.

Anggota Komisi I yang membidangi Luar Negeri ini juga menyebutkan, jika kondisi ini terus menerus terjadi maka akan ada potensi perang terbuka di Laut China Selatan. "Kita harus terus berjaga-jaga karena jika terjadi perang terbuka maka seluruh wilayah Asia Tenggara akan merasakan dampaknya," ungkapnya.

Ia menyebutkan bahwa perseteruan ini tidak boleh dianggap remeh. "China yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan Sembilan garis putus-putus menyebabkan Amerika Serikat dan Inggris juga turut ikut campur. Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal." ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini pun mendorong seluruh Pemimpin di Asia Tenggara untuk *bersama-sama menjadi fasilitator*dan Indonesia bisa mengambil peran sebagai lead dalam menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan. "Sebagai kawasan yang paling merasakan dampak dari perseteruan di Luat China Selatan, ASEAN harus hadir juga sebagai jembatan dari masalah ini," ungkapnya.

Ia pun mendorong agar ASEAN mengedepankan pendekatan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy. "Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara," tutup Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)