Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
BPJS
Legislator Minta Pemerintah Tinjau Kembali Program KRIS
2022-11-22 22:52:53
 

Ilustrasi. Banner BPJS Kesehatan di Rumah Sakit.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana minta pemerintah meninjau kembali program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Ia juga mempertanyakan kapan program KRIS itu dapat dilaksanakan.

"Kalau di beberapa FGD kami selalu mendengar bahwa siap dilaksanakan, mampu dilaksanakan, karena pemerintah punya RS Vertikal dan sebagainya. Tapi hari ini saya lihat timeline-nya, piloting dimulai 1 September ada perluasan sampai 1 Desember 2022. Monitoring dan evaluasi lagi di Januari 2023. Padahal Peraturan Pemerintahnya mengamanatkan implementasi KRIS di tanggal 1 Januari 2023. Ini saja sudah diluar rencana," ujar Sri Meliyana saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).

Tidak hanya itu, lanjut Sri, dalam beberapa kunjungan di berbagai rumah sakit di seluruh daerah di Indonesia, Komisi IX DPR RI juga kerap mendapat masukan bahwa meski dalam laporannya sebagian besar rumah sakit menyatakan mampu menjalankan KRIS, namun pada kenyataannya mereka mengakui bahwa mereka belum siap, perlu waktu, harus diundur, perlu investasi dan sebagainya.

Dari sana, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini meminta agar program KRIS tersebut ditinjau kembali. Jangan sampai hal itu menjadi kegaduhan baru. Dimana jika hal itu terjadi, maka akan muncul lagu "cacian" dari masyarakat yang kecewa sudah bayar di kelas tinggi dan seharusnya mendapat kelas yang lebih tinggi dengan kenyamanan yang lebih tinggi juga.

"Saya minta ditinjau kembali PP tentang ini, toh bisa kita tinjau kembali PP ini. Itulah gunanya pilot project, kita pelajari dulu, laporkan ke atasan. Wahai bapak Presiden sepertinya itu tidak bisa dilaksanakan di Januari 2023 dan sebagainya," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga berharap agar seluruh perwakilan rumah sakit vertikal yang hadir yang notabene menjadi lokus uji coba program KRIS ini untuk bercerita dan mengungkapkan sejauh mana program yang diuji cobakan ini sudah berjalan. Dan Apakah mereka seutuhnya siap menjalankan program tersebut dan sebagainya, beserta alasan yang mendasarinya (yang tentu bisa dipertanggungjawabkan).

"Jika rumah sakit vertikal tidak bicara dengan sejujurnya, maka ke depan program KRIS ini akan menjadi masalah baru. Saya tidak ingin rencana baik ini menjadi berita buruk. Dan sebaliknya, benahi dulu dasar pelayanan kesehatan kita, yakni dengan pembenahan tarif. Jika tidak, maka hal itu akan menjadi duri dalam daging," pungkasnya.(ayu/aha/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BPJS
 
  Legislator Minta Pemerintah Tinjau Kembali Program KRIS
  Bongkar-Pasang Regulasi Bingungkan Peserta BPJS Kesehatan
  Fadli Zon: Inpres BPJS Kesehatan Seharusnya Tidak Mengikat
  Luqman Hakim: Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan Pertanahan
  Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun, Netty: Cederai Rasa Kemanusiaan
 
ads1

  Berita Utama
Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

Legislator Komentari Putusan MK Terkait Diperbolehkannya Menteri Aktif Jadi Capres

Tangkapan Dittipidnarkoba Periode September-Oktober 2022, Ada Sabu dalam Kemasan Teh Cina Bertuliskan 'Good' dan 'Nice'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejari Jakpus Lakukan Tes Narkotika, Hasilnya Oke

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum

Bukhori Dorong Kemenag Bantu Percepat Pemulihan Madrasah dan Ponpes di Cianjur

Kuasa Hukum Bersama Masyarakat Adat Poboya Lapor ke KPK, Diduga Penyimpangan Tambang Emas di Palu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2