JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Presiden SBY, beberapa saat yang lalu, saat genapnya 6 tahun lumpur Lapindo yang telah menyedot APBN, Selasa (29/05) melakukan pidato di Istana Negara. Pidato ini terkait pembatalan kenaikan BBM pada bulan April lalu. Pidato ini perihal gerakan nasional dalam penghematan energi serta peningkatan pendapatan negara dan optimasi anggaran negara.

Pertama, pengendalian distribusi BBM. Dalam rencana ini, kendaraan akan didata secara elektronik. "Pertama pengendalian sistem distribusi BBm di SPBU. kendaraan akan dipasangi alat elektronik sehingga kendaraan yang akan beli BBM subsidi akan tercatat otomatis,” papar SBY di Istana Negara, yang disiarkan secara live di beberapa stasiun televisi.

Kedua, larangan penggunaan subsidi BBM bagi mobil para pejabat pemerintahan. "Kedua adalah larangan penggunaan BBM subsidi bagi mobil Pemda, pemerintah dan BUMN. nanti mobil-mobil ini akan dipasangi stiker khusus,” sambung pelopor Partai Demokrat tersebut.

Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Hal ini, sama seperti pelarangan BBM subsidi bagi kendaraan pejabat, dilakukan dengan menerapkan sistem stiker.

Keempat, program konversi BBM ke BBG, khususnya di sektor transportasi. "Tahun ini pemerintah akan membangun 33 SPBG dan ada beberapa lagi yang akan dibenarkan. pemerintah juga akan membagikan 15ribu konverter kit gratis bagi kendaraan umum secara bertahap," papar lulusan akademi militer itu.

Kelima, penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, dan penghematan penerangan di jalan-jalan.
Perencanaan ini akan diberlakukan perbulan Juni mendatang. Presiden yakin, perencanaan ini akan menghemat APBN. Pun akan dilakukan pengawasan, serta penindakan tegas bagi mereka yang melakukan penyelewengan.

Dalam pidato itu hadir pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. (bhc/frd)