Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Papua
Lukas Enembe Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Soal Penetapan KKB Papua sebagai Teroris
2021-04-30 19:07:11
 

Gubernur Papua Lukas Enembe.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji ulang soal penetapan atau pemberian label Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris. Lukas khawatir pemberian label itu akan memberi stigma negatif terhadap masyarakat Papua.

"Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan," kata Lukas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/4).

Lukas mengatakan, terorisme merupakan konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Dengan demikian, penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu ditinjau dengan seksama dan memastikan objektivitas negara.

Menurut Lukas, Pemprov Papua sepakat tindak tanduk KKB selama ini meresahkan, melanggar hukum, serta menciderai prinsip dasar HAM. Namun, Lukas meminta pemerintah pusat dan DPR mengkaji kembali Ikhwal penyematan label teroris terhadap KKB.

"Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," ujar Lukas.

Ia mendorong TNI dan Polri terlebih dahulu memetakan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayah, jumlah orang, dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

Lebih lanjut Lukas menuturkan, dirinya tidak ingin peristiwa salah tembak dan salah tangkap justru menyasar masyarakat sipil di Papua.

Selain itu, tambah Lukas, pihaknya meminta pemerintah pusat menjalin komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB.

"Pemprov Papua menyatakan bahwa rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan resmi mengategorikan kegiatan KKB alias OPM sebagai kelompok teroris. Mahfud langsung meminta aparat TNI-Polri menindak tegas kelompok tersebut.

Menurut Mahfud, penetapan KKB di Papua sebagai teroris sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Nah, berdasar definisi yang dicantumkan dalam UU No 5 Tahun 2018, apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafisiliasi dengannnya adalah tindakan teroris," katanya, Kamis (29/4).(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Papua
 
  Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
  Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
  Wabup Pelinus Balinal: Masyarakat Ilaga Tak Perlu Merasa Takut untuk Beraktivitas
  Pdt Freeth: Pelibatan Tokoh Adat dan Para Mama Untuk Menyelesaikan Masalah Papua Lebih Didengar
  Nasir Djamil Sampaikan Keprihatinan Atas Meninggalnya TNI di Papua
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya

Korban Tewas Tragedi Kanjuruhan: 125 Penonton dan 2 Anggota Polisi

Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil

Ketua KPK Firli Dituduh Jegal Anies, Pengamat: Berlebihan dan Tidak Berdasar!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2