JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Agung (MA) mengklaim tidak ada penumpukan perkara. Alasannya, masuknya ribuan perkara yang belum ditangani itu, tidak dapat dikatakan menumpuk, karena masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 8.000 itu bukan tunggakan. Rata-rata berkas itu 1.000 lebih yang naik dari banding ke kasasi. Apakah dapat dikatakan sudah menumpuk? Ini masih proses (pemeriksaan)," kata Sekertaris MA Nurhadi kepada wartawab di gedung MA, Jakarta, Selasa (21/2).

Tidak bisa semua perkara yang masuk ke MA dapat langsung ditangani, jelas dia, hingga mendapatkan putusan. "Datangnya berkas dipilah dulu sesuai kamar. Lalu proses penelaah. Ada proses kelengkapan berkas, belum ada kekurangan kelengkapan berkas," ucap Nurhadi.

Menurut dia, menjadi tidak adil kalau satu hingga lima bulan belum terselesaikannya suatu perkara dengan dikatakan sebagai tunggakan perkara. "Untuk akhir 2011 itu, memang masih ada. Tapi yang pada awal 2011 sudah pasti selesai," ungkap Nurhadi.

Tantang KY
Pada bagian lain, dikatakan Nurhadi, MA menunggu rekomendasi yang akan dikeluarkan Komisi Yudisial (KY) terkait pembatalan delapan poin dalam Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. MA menantang apa teguran yang akan dikeluarkan KY terhadap sejumlah hakim hakim yang dilaporkan koalisi masyarakat sipil itu.

"Itu kewenangan KY. Kami ikuti saja rekomendasinya. Kami selalu ikuti KY yang memang memiliki wewenang untuk mengawasi para hakim. Kami tunggu rekomendasi KY seperti apa,” kata Nurhadi.

Rekomendasi KY dipastiakn akan dipatuhi MA. Namun, ada syaratnya, yakni harus ada bukti pelanggaran yang cukup kuat dilakukan lima hakim agung tersebut pemeriksa uji material tentang SKB itu. "Kalau memang terbukti, jangan takut berikan rekomendasi kepada MA,” tegas Nurhadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, imbas dari pembatalan pemberlakuan beberapa poin yang terdapat didalam kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh MA pada 9 februari 2012, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Peradilan (KMSPP) melaporkan lima hakim agung kepada KY. Hingga kini KY belum juga mengeluarkan sikapnya atas laporan itu.(gnc/wmr)