ACEH, Berita HUKUM - Mosi tak percaya masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, akhir-akhir ini mulai menurun bahkan bobrok. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Badan Ekekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM-Unimal) Lhokseumawe, Nizula Firdaus dalam audiensinya dengan anggota dewan di Aula DPRK Aceh Utara.

"Kita beraudiensi dengan DPR untuk melakukan akumulasi terkait kinerja pemerintah, yang selama ini dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran," kata Nizuli, yang turut diamini puluhan mahasiswa lainnya, Senin (10/6).

Seperti halnya, sambung Nizuli, semua kebijakan termasuk kasus yang sedang berjalan terkait persoalan dana sebesar Rp 220 miliar yang dialirkan ke Bank Mandiri cabang Jalembar di Jakarta. Kemudian tenggelamnya Kapal Marisa, kasus di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mon Paee, serta masalah aset-aset Aceh Utara yang sampai saat ini belum jelas

"Kita ingin tahu kenapa berbagai persoalan itu kok sepertinya kok tidak diproses sesuai hukum," tandasnya lagi.

Sementara itu, anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Khaidir mengatakan, bahwa beberapa poin yang disampaikan oleh mahasiswa itu memang ril dan pihaknya mengaku sangat berterimakasih kepada mahasiswa yang telah mengingatkan persoalan itu kepada legislatif. Oleh sebab itu, tambahnya, sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab legeslatif, maka pihaknya berjanji untuk menginput masukan mereka dan kemudian akan disampaikannya kepada pihak eksekutif.

"Kenyataan itu memang benar. Pun begitu, DPR siap mengadvokasi persoalan itu, karena semata-mata demi pembangunan Aceh Utara yang lebih baik," pungkas Khaidir anggota Komisi B DPRK Aceh Utara.(bhc/sul)