SOLO, Aksi ratusan mahasiswa dari Univseritas Sebelas Maret Surakarta (UNS) yang memblokade Jalan Ir. Sutami, Solo, Jawa Tengah, Jumat (20/3). Demo "Indonesia Darurat dan Antar Pulang Jokowi ke Solo" ini sebagai bentuk desakan Mahasiswa kepada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mundur.

Aksi ini membuat repot petugas Kepolisian. Dengan setengah badan jalan tertutup membuat arus lalu lintas merayap bahkan macet di perlintasan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dengan bertajuk "Indonesia Darurat dan Antar Pulang Jokowi ke Solo" tersebut dipicu naiknya harga kebutuhan pokok dan mandeknya pengusutan kasus korupsi.

Spanduk berukuran besar bertuliskan "Indonesia Darurat Antar Pulang Pak Jokowi ke Solo" menjadi perhatian utama para warga yang juga turut menyaksikan aksi tersebut.

Orasi berisikan desakan Pemerintah untuk segera menurunkan harga pokok seperti beras, dilantangkan peserta aksi. Selain itu, peserta aksi mengritik kelemahan Pemerintah dalam menegakan keadilan dalam kasus korupsi.

"Seharusnya Pemerintah tidak pandang bulu dalam menegakan keadilan terhadap para koruptor. Jokowi harus tegas, karena korupsi sudah menyengsarakan rakyat," kata salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Mahasiswa juga mengritik budaya politik pencitraan yang dianggap sering dilakukan oleh Jokowi. "Kita desak Jokowi untuk lebih kerja nyata dan jangan ada lagi pencitraan dan terpengaruh pada kepentingan politik. Jangan tinggalkan rakyat kecil," tegas Eko Pujianto, koordinator aksi.

Sementara, Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus mulai menggalang aksi, pekan ini. Mulai dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) hingga Universitas Jambi. Gelombang aksi diperkirakan akan semakin besar setelah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar rapat akbar, siang ini (20/3).

Aksi menyoroti pemerintahan Jokowi-JK dimulai dari Jawa Timur dan Jawa Barat. Ratusan mahasiswa Universitas Brawijaya menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (16/3) lalu. Mereka menilai Jokowi-JK tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan mulai ekonomi, politik, hingga pemberantasan korupsi. Karenanya mereka memberikan rapor merah terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Sementara ratusan mahasiswa Jawa Barat menggelar aksi serupa di Gedung sate pada hari yang sama. Mereka memberikan ultimatum kepada Jokowi-JK untuk segera bertindak menyelesaikan permasalahan yang membelit bangsa. Dalam orasinya, koordinator aksi memberikan waktu kepada Jokowi sampai tanggal 20 Mei 2015 mendatang. Jika tidak ada perbaikan secara signifikan, Jokowi diminta mengundurkan diri.

Bukan hanya di Jawa, aksi mahasiswa juga digelar di luar Jawa. Di Riau dan Jambi, mahasiswa sudah mulai menyerukan “turunkan Jokowi.”

Mahasiswa UI juga mulai bergerak. Tampak ratusan orang menghadiri rapat akbar yang digelar di Kampus Salemba. Mereka menuntut reformasi Polri dan lembaga peradilan, memperkuat KPK dan turunkan harga.

Para Mahasiswa BEM UI itu datang tiba sekitar Pukul 13.40 WIB. Mereka serukan luangkan waktu satu hari untuk gerakan anti korupsi.

"Ini bukan soal Abraham Samad, Ini bukan Bambang Widjojanto, ini bukan soal KPK. Ini soal hidup kita, ini soal hak kita," ucap perwakilan alumni UI yang sedang berorasi.

"Kalau Pak Jokowi berani mengeksekusi para narkoba. Tapi korupsi itu sebenarnya jauh lebih jahat dari itu," tutur dia.

Dalam aksinya, BEM UI se-Indonesia menyatakan sikap untuk melawan koruptor dan segala bentuk pelemahan pemberantasan korupsi. Mereka pun mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Mahasiswa meminta agar pemerintah perkuat KPK sebagai lembaga pembawa gerbong rezim antikorupsi. Kedua, reformasi Polri dan lembaga peradilan demi terwujudnya institusi yang bebas KKN. Ketiga, bersihkan demokrasi dari oligarki. Keempat, turunkan harga dengan memberantas mafia.
(kompas/merdeka/bersamadakwah/bh/sya)