JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam 2 tahun terakhir, Komisi I memberikan perhatian khusus pada dinamika persoalan Papua karena beberapa pertimbangan. Pertama kita inginkan Papua bagian dari NKRI yang secara politik stabil dan secara pembangunan signifikan sehingga akan mampu meningkatkan kualitas rakyat papua secara keseluruhan.

Dalam Raker Komisi I dengan Menteri Pertahanan Prunomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Intelijen Negara, Kamis (23/5). Ketua Komisi I Mahfud Siddiq mengatakan Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang pembangunannya masih tertinggal. Selain itu persoalan papua juga menjadi konsern sejumlah pihak didunia internasional.

“Ada yang memasukkan agenda papua dalam forum multiateral atau regional. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,” katanya.

Kemudian, di tengah upaya pemerintah melalui kemenlu untuk melakukan akselerasi kebijakan luar negeri, tentu saja kami(Komisi I) berpandangan Indonesia harus dalam posisi yang lapang, dalam konteks hubungan Internasional. “Kami tidak ingin kebijakan luar negeri menjadi terhalang oleh persoalan domestik yang belum selesai.” katanya.

Persoalan papua dalam konteks sejumlah kasus kekerasan bersenjata, seringkali digiring pada posisi hadap-hadapan elemen sipil dengan elemen bersenjata. Kita tidak ingin persoalan ini kemudian digunakan secara sistemik untuk melemahkan institusi institusi keamanan. Karena sekali ini meluas, maka akan menarik perhatian banyak pihak.

Ini yang menjadi pertimbangan mengapa dua tahun ini Komisi I konsern dengan persoalan ini. Komisi I sudah bertemu dengan stakeholder yang ada di Papua seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan elemen-elemen di Papua. Inventarisasi masalah sudah lengkap, selain itu hasil-hasil kunjungan kami juga dibahas secara intens dengan sejumlah pihak seperti LIPI.

Ada harapan, bahwa sebeluym pemerintahan SBY berakhir, meletakkan pijakan yang kuat bagi penyelesaian masalah Papua. “Konstruksi policynya seperti apa dan bagaimana kita mendorong proses ini dari berbagai jalur. Output bisa menjadi bahan baku awal untuk kita konsolidasi konsep penyelesaian masalah Papua,” katanya.(dpr/bhc/rby)