ACEH, Berita HUKUM - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Banser Rakyat Aceh (BRA) Provinsi Aceh Efendi (Coboy), meminta Pemerintah Pusat untuk tidak memaksakan kehendak, melantik Malek Mahmud sebagai Wali Naggroe Aceh, karena Malek Mahmud bukanlah sosok yang dipilih oleh rakyat Aceh secara menyeluruh.

Pemerintah harus mendengar dan menerima aspirasi rakyat aceh, Apa lagi keberadaan Lembaga Wali Nanggroe (LWN) yang masih terjadi kontroversi, dan mendapat penolakan dari rakyat Aceh. Efendi juga menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tetap tak bergeming dan
akan melaksanakan pengukuhan Malek Mahmud Sebagai Wali Nanggroe pada tanggal 16 Desemebr 2013 mendatang.

Rakyat Aceh masih kontroversi, Kami menilai DPR Aceh sudah kurang peduli terhadap aspirasi rakyat, Pemerintah Pusat harus tegas dan serius menanggapi masalah Qanun Wali Nanggroe Aceh, begitu juga dengan kepemimpinan dibawah pemerintahan ZIKIR yang hanya sibuk, memikirkan Malek Mahmud, dan Bulan Bintang," ujar Coboy.

Kami Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang tergabung di bawah payung Banser Rakyat Aceh (BRA), dengan tegas menolak dan tidak bisa menerima keberadaan raqan wali Nanggroe dan menolak Qanun No 8/2012 tentang WN, yang menetapkan Malik Mahmud sebagai
WN.

"Apa lagi pembentukannya secara terselubung dan tidak demokratis, WN harus dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat, serta dapat mewakili seluruh unsur dan elemen masyarakat dari setiap
kabupaten / kota yang ada di Provinsi Aceh," ujar Coboy lagi.

Banser Rakyat Aceh sebuah Lembaga milik mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), saat ini
memiliki cabang di 17 kabupaten/kota. Kami juga siap bekerja sama dengan Lembaga lain dalam
berupaya menyalamatkan Aceh dari pemimpin yang zalim dan tidak merakyat, dari pemimpin yang memikirkan dirinya sendiri dan kelompok kelompok terntentu," pungkas Coboy.(bhc/kar)