ACEH, Berita HUKUM - Kepala Biro Hukum Kemendagri, Zudan Arif Fakhkrullah, menegaskan bahwa Kemendagri belum mendapatkan hasil perbaikan atas klarifikasi yang diberikannya atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, pemerintah pusat masih tetap pada sikapnya. Jika Pemerintah Provinsi Aceh dan DPRA bersikeras melantik Wali Nangroe, lembaga itu berdiri tanpa dasar hukum yang sah.

Terkait dengan hal tersebut, Mantan Elit GAM Australia/Achenese Australia Association/AAA, Tgk. Sufaini Syekhy, kepada wartawan melalui telepon selularnya, Senin (16/12), mengatakan bahwa sangat menyayangkan sikap DPRA dan Pemerintah Aceh yang tetap melantik Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe. Selain belum memiliki dasar hukum yang jelas, Wali Nanggroe juga masih menimbulkan reaksi penolakan di berbagai daerah hingga saat ini.

“Sangat aneh dengan sikap pembangkangan anggota DPRA, karena pelantikan ini hanya mewakili kepentingan satu kelompok saja, tidak mewakili aspirasi seluruh masyarakat Aceh. Kalau memang sebagai pemersatu rakyat Aceh, kenapa justru menimbulkan perpecahan diantara sesama masyarakat Aceh,” ucap Syekhy.

Seharusnya Malek Mahmud Cs, melakukan rekonsiliasi dengan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali seperti mantan TNA, lintas partai, lintas tokoh, lintas mahasiswa dan ulama, agar semua aspirasi yang selama ini diabaikan dan cenderung diskriminasi bias diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan konflik baru antara wakil rakyat dengan seluruh masyarakat Aceh.

Seperti yang terjadi hari ini, kalau memang Wali Nanggroe mewakili keinginan seluruh masyarakat, tanpa diundang dan tanpa harus disuruh pun, dengan kesadaran diri pasti mereka akan menyambutnya dengan suka cita. Namun yang terjadi sekarang, hanya kelompok mereka saja yang merayakan pesta itu dengan menggunakan uang rakyat yang selalu dibodoh-bodohi dengan nafsu serakah mereka.

"Ini jelas-jelas upaya pembodohan yang dilakukan oleh Malek Mahmud Cs yang bertujuan untuk mengacaukan rakyat dan merusak perdamaian yang telah disepakati oleh RI dan GAM di Helsinki tahun 2005 lalu," ungkap Syekhy, yang juga sebagai juru bicara Dr. Husaini Hasan.(rls/bhc/sul)