JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi sipil di luar Negeri, Acehnese Australia Association Committee (AAAC) yang merupakan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Australia, meminta agar pemerintahan Indonesia Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla agar serius menangani persoalan di Aceh.

Tengku Sufaini Usman Syekhy, mewakili salah satu mantan anggota GAM yang tergabung dalam AAAC, yang ia juga selaku mantan juru bicara GAM ini menegaskan bahwa, dirinya yang berniat ingin menyampaikan secara langsung kepada presiden Jokowi, agar menyelesaikan konflik Aceh secara menyeluruh, karena persoalan perdamaian di Aceh belum selesai secara tuntas seluruhnya.

"Kami (mantan GAM, AAAC), sebagai sambung tangan para mantan TNA (Tentara Aceh) yang konsisten pada perjuangan para syuhada, yang masih terdzalimi, yang tertipu oleh pengambil keputusan perdamaian, meminta agar pemerintah Indonesia serius untuk menangani konflik yang masih berlanjut di Aceh," tegas Sufaini Usman, saat dirinya salah satu perwakilan dari timnya yang berkunjung ke Jakarta dan ingin bermediasi dengan pihak Pemerintah Pusat, Hal itu ia sampaikan pada pewarta BeritaHUKUM saat dikantor INKOPKAR dikawasan Tebet Raya Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).

Pihaknya juga, lanjutnya, akan siap galang kekuatan rakyat untuk melakukan aksi mosi (tidak percaya) lagi kepada para aktor-aktor pengambil damai. Tgk. Sufaini Usman juga menilai kehadiran partai Aceh (PA) justru memecah-belah rakyat Aceh, karena mareka tidak aspiratif dan tidak bertanggung jawab terhadap keputusan perdamaian Aceh tersebut.

"Mareka benar-benar telah menyia-nyiakan pengorbananan para syuhada (Tentara Nasional Aceh) dan mareka telah mengecewakan rakyat Aceh pada umumnya, atas dasar itulah kami menyatakan sikap kami, yang mana kami siap kembali angkat senjata, siap mengembalikan ideologi Aceh merdeka, apabila tidak segera ada solusi yang absolut," pungkasnya.

Meskipun MoU perdamaian Helsinki di Finlandia tersebut, sudah berjalan 10 tahun pada 15 Agustus 2005 lalu, namun perjanjian butir-butir penandatanganan perdamaian tersebut menurut Tgk. Sufaini Usman seakan tidak bermanfaat.

"kondisi ekonomi rakyat semakin memprihatinkan dan kondisi politik juga tidak demokratis, serta kondisi keamananpun semakin mencekam" katanya.

Tragisnya, pelanggaran hukum yang masih saja terjadi seperti yang dilakukan pihak oknum TNI, karena adanya pengejaran (Sweaping) terhadap pihak Syuhada, hingga kerumah-rumah masyarakat dengan alasan mengejar kelompok Din Minimi (mantan Tentara GAM) dengan alasan, karena adanya penembakan terhadap oknum TNI.

"Memang ada angota TNI tertembak dua orang, lantas mengapa pihak para syuhada yang harus diburu hingga kerumah-rumah penduduk, hal inikan sudah melanggar hukum, karena hal itu tidak terbukti kelompok Din Minimi (Syuhada) pelakunya." tegasnya menyikapi.

Karena menurutnya, pengejaran, pengepungan dan pengeledahan terhadap rumah-rumah penduduk ini meresahkan masyarakat, maka hal ini juga dianggap melanggar perjanjian MoU Helsinki, yang harus dipertanggungjawabkan lagi. seandainya pun, lanjutnya, bila ada masyarakat atau apapun yang melakukan pelanggaran hukum seperti ini, maka seharusnya Polisi lah yang seharusnya mengambil tindakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Jailani selaku mantan anggota GAM yang turut mendampingi Tgk. Sufaini Usman Syekhy yang juga angota AAAC ini mengatakan Aceh yang saat ini di pimipin oleh Partai Aceh (PA) sangatlah tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi rakyat di Aceh. Dan bahkan, dibawah PA rakyat di wilayah Aceh saat ini pun masih tetap merasakan hidup dibawah garis kemiskinan.

"Hanya kelompok kecil yang telah merasa damai dan makmur yaitu gubernur dan keluarganya, bupati dan kelurganya, PA dan keluarganya, mantan petinggi GAM dan panglima GAM, sedangkan mantan TNA, anak yatim, janda dan rakyat pada umumnya hidup kocar-kacir dibawah garis darurat kemiskinan," ungkap Jaelani.(bh/bar)