Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    

Marak Proyek, DPR Jadi Lembaga Penguras Uang Rakyat
Wednesday 04 Jan 2012 18:42:17
 

Meski mendapat kritik keras, Setjen DPR tetap melaksanakan proyek yang dianggap tak masuk akal (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR sudah tak lagi menjadi lembaga wakil rakyat, melainkan berubah menjadi lembaga penguras uang rakyat. Pasalnya, lembaga tersebut menganggarkan miliaran rupiah untuk proyek renovasi toilet, parkir motor dan alat absensi.

Untuk renovasi toilet gedung Nusantara I DPR, dialokasikan dana Rp 2 miliar, hanya untuk mengganti 220 unit toilet. Sedangkan proyek renovasi parkir motor dua lantai menelan anggaran Rp 3 miliar. Sementara untuk pengadaan alat absensi dengan sistem sidik jari Rp 3,7 miliar.

Renovasi toilet harus dilaksanakan, karena dianggap sudah banyak yang rusak dan kondisinya bau tak sedap. Sedangkan parkir sepeda motor dirancang dua lantai untuk menampung 800 sepeda motor dan alat absen sidik jari untuk 16 unit disertai CCTV.

Menurut Karo Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR Sumirat, pengadaan proyek tersebut sudah sangat mendesak. Semuanya harus segera dilaksanakan. “Untuk renovasi toilet, pihaknya berjanji akan mengembalikan kelebihan dari penggunaan anggaran itu ke kas negara,” kata dia di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/1).

Sedangkan renovasi parkir motor DPR dengan anggaran Rp 3 miliar, sudah mulai dilelang dan telah berjalan. Alasannya, banyak sepeda motor terparkir dimana-mana. Sedangkan pengadaan sidik jari, DPR memilih vendor yang memiliki anggaran lebih murah. Sebelumnya, Rp 4 miliar, tapi sekarang ada vendor lain menjadi Rp 3,7 miliar.

Proyek absen sidik jari ini akan dimulai dengan proses tender pada bulan ini, lanjut dia, sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan. Khusus untuk area ruang rapat paripurna, Setjen DPR menyiapkan 16 alat absen. Masing-masing delapan alat absen masuk dan delapan alat absen keluar. “Totalnya 16 unit. Kalau dikehendaki kurang dari 16 unit, harganya bisa turun," jelas Sumirat.

Khusus untuk alat absensi tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie sempat menyatakan keheranannya. Sebab, ia tahu persis harga alat finger print itu yang diduga takkan lebih dari Rp 500 juta. Harga itu sudah termasuk softwarenya serta CCTV bersama sistem aplikasinya.(dbs/rob)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Jokowi Akhirnya Laporkan soal Tudingan Ijazah Palsu ke Polisi, 5 Inisial Terlapor Disebut

Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp 49 Miliar

3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2