Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Max Persilakan Jokowi Tanya Langsung Keheranannya ke KPU
Sunday 11 May 2014 04:17:22
 

Ilustrasi. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua.(Foto: BH/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menanggapi santai pernyataan calon presiden PDIP Joko Widodo yang heran perolehan suara PD melejit pada perhitungan akhir Komisi Pemilihan Umum. Max mempersilakan Gubernur DKI Jakarta itu mempertanyakannya ke KPU.

"Saya tidak mau berfikir negatif. Kan sebelum rekap quick qount (hitung cepat) sejumlah lembaga survei memang suara Demokrat udah di 10 persen," kata Max di Jakarta, Sabtu (10/5).

Jokowi menyampaikan pernyataan mengejutkan ketika berbicara dengan media di Swiss-Bell Hotel Manado, Sulawesi Utara, Sabtu ini.

Jokowi heran suara PD melejit hingga 10 persen. "Itu yang saya tidak tahu, bagaimana bisa seperti itu," kata Jokowi kepada wartawan.

Jokowi merujuk hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei di mana PD hanya memperoleh suara 9 persen, sementara hasil rekapitulasi KPU menunjukkan PD mendapatkan suara 10,19 persen. Jokowi enggan menduga-duga mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Tapi Max juga keheranan mengapa tiba-tiba Jokowi mempertanyakan perolehan suara Demokrat. "Saya heran kenapa Jokowi baru ingin tahu kenapa suara Demokrat jeblok," kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Max menganggap keheranan Jokowi tak mendasar. "Ya harusnya dia tanyakan saja ke KPU dong. Kok aneh baru herannya sekarang. Dari dulu emang Demokrat ada di kisaran 10 persen," kata Max.

Pengamat politik Skala Survei Indonesia (SSI) Abdul Hakim Ms mengungkapkan, Jokowi salah besar jika mengacu hasil quick count yang menyatakan perolehan suara Demokrat pada angka 7 persen.

"Semua orang juga tahu lembaga poling juga sudah merilis hasil quick count-nya bahwa suara Demokrat di kisaran 10 persen. Kalau memang menemukan kejanggalan, bisa ditindaklanjuti dengan melapor ke Bawaslu atau lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu," tuturnya.

Hakim menuduh Jokowi tidak memiliki kesantunan politik. "Menyerang lawan politik tanpa data dan fakta adalah sebuah kecerobohan dan tidak santun dalam berpolitik," serangnya.(ir/rol/Antara/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

 

ads2

  Berita Terkini
 
3 Anggota Polri Ditembak Oknum TNI AD di Way Kanan Lampung, Menko Polkam Minta Pelaku Dihukum Berat

BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2