JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, membatalkan ketentuan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di usia pensiun 56 tahun.

Selanjutnya ketentuan mengenai pencairan JHT dikembalikan ke peraturan lama yakni, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015.

Penggunaan aturan lama untuk mencairkan dana JHT tersebut dilakukan seiring perintah dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi meminta Ida Fauziyah untuk merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Adapun revisi terhadap Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu dilakukan untuk memudahkan pekerja melakukan pencairan dana JHT.

Ida menyampaikan bahwa hingga saat ini Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 belum berlaku efektif. Karena itu, pembayaran dana JHT masih mengacu pada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT," kata Ida Fauziyah dikutip dari siaran persnya di Jakarta pada Rabu (2/3).

Menurut Ida, pemerintah menyerap aspirasi dari serikat pekerja atau serikat buruh serta secara intens berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait mengenai revisi peraturan mengenai pembayaran dana JHT.

"Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 Tahun 2022. Insya Allah segera selesai," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ida juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program tersebut yakni memberikan bantuan berupa uang tunai serta akses informasi pekerjaan dan pelatihan kerja untuk skilling, upskilling maupun re-skilling, kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.

"Dengan demikian saat ini berlaku dua program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP," ungkap Ida.

Ida juga menambahkan, pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP.(bh/na)