JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menekankan kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam semua pengelolaan atau manajemen sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

“Dalam akuntabilitas setidaknya ada dua aspek. Pertama, akuntabilitas dari sisi substansi, yaitu tupoksi masing-masing. Kedua, akuntabilitas dari sisi pertanggungjawaban, terutama laporan keuangan,” tutur Mendikbud saat memberikan sambutan di acara pelantikan pejabat eselon 2 di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Selasa (23/10).

"Kita tidak ingin ada berita penyimpangan dalam pengelolaan anggaran," tegasnya. Karena itu, ia berujar, perencanaan keuangan harus berbasis kinerja, dan alokasi anggaran yang disusun harus bisa dipertanggungjawabkan.
Selain meningkatkan akuntabilitas, Nuh juga berpesan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta meningkatkan komunikasi publik. "Misalnya untuk Politeknik Maritim, harus bisa mengkomunikasikan ke masyarakat mengenai apa itu Politeknik Maritim di Semarang sehingga masyarakat bisa berbondong-bondong mendaftar," ujarnya.

Begitu juga untuk Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), museum, Kopertis, dan semua unit kerja, harus bisa menjalankan komunikasi publik.

"Mari selalu berikhtiar dalam memberikan layanan terbaik ke masyarakat. Masyarakat akan memberikan nilai positif jika kita memberikan layanan yang baik. Tapi masyarakat akan terbebani jika tidak mendapatkan layanan terbaik," himbau Mendikbud.

Dalam acara pelantikan tersebut, Mendikbud melantik tujuh pejabat eselon 2 di lingkungan Kemdikbud. Mereka adalah Yanto Sugianto sebagai Inspektur II Inspektorat Jenderal, Suyadi, sebagai Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal, Ibnu Hamad sebagai Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Intan Mardiana N. sebagai Kepala Museum Nasional, Dian Armanto sebagai Koordinator Kopertis Wilayah I di Medan Periode 2012-2016, Moh. Sofian Asmirza S. sebagai Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik, serta Sri Tutie Rahayu, sebagai Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia.

Khusus untuk Kopertis, Nuh berpesan supaya Kopertis sebagai perpanjangan tangan kementerian bisa menempatkan diri dengan bertugas sebagai wajah dari Kemdikbud. Kopertis juga diharapkan bisa memberikan motivasi kepada perguruan tinggi swasta di wilayah. "Kita tidak ingin membedakan perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri dalam menjalankan fungsi utama, yaitu memberikan akses seluas-luasnya, serta meningkatkan kualitas pendidikan," kata Mendikbud.(rm/ipb/bhc/sya)