Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Rokok
Menkes Dukung Kenaikan Cukai Rokok
Monday 10 Jun 2013 21:46:40
 

menkes Nafsiah Mboi.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan cukai rokok dibahas dalam Jumpa pers yang diadakan oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Indonesia, di Hotel Atlet Century Park Senayan Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Dipaparkan berdasarkan studi mengenai keterjangkauan harga rokok dan daya beli rokok di ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Juni 2013, SEATCA dan Lembaga Demografi FE UI mendorong Pemerintah dan Negara di ASEAN untuk segera menaikan harga cukai rokok.

Senada dengan hal tersebut Menteri Kesehatan Dr Nafsiah Mboy ditemui digedung DPR RI Senayan Jakarta, mengakui sangat mendukung kenaikan harga cukai rokok dan untuk menghindarkan Anak-anak remaja sebagai korban dari dampak buruk rokok.

"Saya sangat setuju sekali bila kenaikan cukai rokok itu dapat di berlakukan," ujar Nafsah.

Sementara Abdillah Ahsan mengatakan seiring dengan semakin terjangkaunya pruduk tembakau di negara berkembang, Pemerintah harus memperhatikan peningkatan cukai rokok cukup tinggi, paling tidak 70% dari harga eceran, dan sesuai dengan inflasi," ujarnya.

Dalam kesempatan ini Abdillah juga menyampaikan menguatkan admistrasi se'segera mungkin, dan secara regular agar dapat mengurangi keterjangkauan produk tembakau dalam pemenuhan objek fiskal kesehatan masyarakat.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > Rokok
 
  Kritik Regulasi Rokok Elektronik dan Tembakau, UU Kesehatan Diuji
  Kendalikan Konsumsi, Kenaikan Pajak Produk Rokok Elektronik Berlaku 1 Januari 2024
  Cukai Rokok Elektrik Perlu Diatur UU
  Raih Penghargaan WHO, Gerakan Tembakau Muhammadiyah Diapresiasi Pimpinan Pusat
  Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jangan Mematikan Usaha Rakyat
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan PKPU Makon Ditolak, Asianet Menghormati dan Mengapresiasi Putusan Pengadilan Niaga Jakpus

Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Tarik Jabatan Sipil Anggota Polri Aktif Usai Putusan MK

Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2