Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kemenkumham
Menkumham Terus Upayakan Pemulangan Nazaruddin
2011-07-13 1
 

 
JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk memulangkan buron kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin. Upaya melobi otoritas hukum sejumlah negara untuk melacak buron itu telah dilakukan, tapi belum membuahkan hasil. Demikian diungkapkan Menkumham Patrialis Akbar, usai mengikuti acara pembukaan Pekan Olahraga Hari Bhakti Adhyaksa di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/7).

Meski demkina, lanjut Patrialis, pihaknya takkan putusa asa dan mencoba segala upaya untuk mendapatkan titik terang keberadaan Nazaruddin. "Belum ada informasi (soal keberadaan Nazaruddin), tapi sudah dilobi. Semua negara kami upayakan. Kami koordinasi dengan semua negara," jelas politisi PAN tersebut.

Patrialis menjelaskan, pihaknya telah mengutus Dirjen Imigrasi Bambang Iriawan ke Singapura untuk menelusuri keberadaan Nazaruddin. Tapi didapatkan informasi bahwa sejak 20 Juni 2011 lalu, Nazaruddin dipastikan keluar dari Singapura dan menuju ke Ho Chi Minh, Vietnam. Namun, tidak semua negara bersedia memberikan informasi terkait keberadaan Nazaruddin.

Bagi Hongkong, lanjutnya, menginformasikan keberadaan seseorang yang masuk dan keluar negaranya menjadi hal yang melanggar aturan. "Kalau Hongkong prinsipnya pemerintah Hongkong tidak akan pernah mau siapa yang memasuki negaranya dan siapa yang keluar ke negaranya, kecuali atas izin yang bersangkutan. Untuk Hongkong memang aturan negaranya seperti itu," ungkap Patrialis.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tetap berkoordinasi dengan sejumlah kantor imigrasi di luar negeri untuk melacak keberadaan Nazaruddin. "Semua kantor Imigrasi melakukan monitoring. Ada 19 perwakilan imigrasi Indonesia di luar negeri dan semuanya melakukan monitoring," ucapnya.

Perlu diketahui bahwa sejak tanggal 5 Juli lalu, pihak Imigrasi telah mencabut paspor Nazaruddin. Red notice bagi Nazaruddin juga telah resmi dikirimkan ke sejumlah negara. Namun Nazaruddin disebut memiliki lebih dari satu paspor, sehingga bisa berpergian ke luar negeri.

Terhadap hal ini, Patrialis memastikan bahwa pelesiran buron Interpol tersebut ke sejumlah negara terjadi saat paspornya belum dicabut. "Mungkin dia pergi ke mana-mana waktu paspornya belum dicabut, sudah dideteksi itu paspor belum dicabut. Sejak dicabut, kami belum tahu dia dimana. Jadi itu efektif, tinggal tunggu waktu saja," tandas mantan anggota Komisi III DPR tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, setelah memblokir rekeningnya Nazaruddin, pihaknya langsung membekukan aset milik tersangka Nazaruddin. Pembekuan dilakukan terhadap sejumlah aset perbankan dan non-perbankan milik Nazaruddin, seperti perusahaan, rumah dan sebagainya. "Ada pemblokiran perbankan dan non-perbankan. Aset-asetnya dia, rumah dan perusahaan, dari perbankan maupun nonperbankan," tandasnya.

Dikatakan Jasin, yang dibekukan adalah aktivitas sejumlah perusahaan baik yang dimiliki langsung oleh Nazaruddin ataupun yang di bawah kepemilikannya, namun dikendalikan oleh pihak lain. Api dirinya enggan merinci berapa jumlah total aset perbankan dan nonperbankan Nazaruddin yang diblokir dan dibekukan tersebut.

Terkait 109 rekening mencurigakan yang telah dilaporkan oleh Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jasin menngungkapkan, pihaknya tengah menelitinya. Tapi sebenarnya KPK telah melakukan identifikasi atas sejumlah aset tersebut. "Kami sudah punya identifikasi sendiri dengan cara-cara yang kami lakukan," tandasnya.(dbs/ans)



 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Menkumham Yasonna Laoly Tekankan Pentingnya Literasi Keagamaan Lintas Budaya
  Indonesia dan Belanda Kerjasama Perangi Kejahatan Transnasional
  Ditjen Imigrasi Kemenkumham Perketat Sistem Penerbitan Paspor demi Cegah TPPO dan Calon PMI Non-prosedural
  Legislator Pertanyakan Penunjukan Dirut PT Krakatau Steel Jadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI
  Gerakan Pemuda Marhaenis Menuding Ketidakcermatan Ditjen AHU Kemenkumham Soal Pemblokiran Akses GPM
 
ads1

  Berita Utama
Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

Jaksa Agung: Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun

 

ads2

  Berita Terkini
 
Muhammadiyah Konsisten Membela Palestina dari Dulu Hingga Kini

Inilah 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah

Buruh Tolak Tapera, Khawatir Dana Iuran Dikorup

Kepala Otorita IKN Mendadak Mundur Jelang Upacara 17 Agustus

6 General Manager UBPP LM PT Antam periode 2010-2021 Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditi Emas 109 Ton

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2