Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kemenkumham
Menkumham Terus Upayakan Pemulangan Nazaruddin
2011-07-13 1
 

 
JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk memulangkan buron kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin. Upaya melobi otoritas hukum sejumlah negara untuk melacak buron itu telah dilakukan, tapi belum membuahkan hasil. Demikian diungkapkan Menkumham Patrialis Akbar, usai mengikuti acara pembukaan Pekan Olahraga Hari Bhakti Adhyaksa di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/7).

Meski demkina, lanjut Patrialis, pihaknya takkan putusa asa dan mencoba segala upaya untuk mendapatkan titik terang keberadaan Nazaruddin. "Belum ada informasi (soal keberadaan Nazaruddin), tapi sudah dilobi. Semua negara kami upayakan. Kami koordinasi dengan semua negara," jelas politisi PAN tersebut.

Patrialis menjelaskan, pihaknya telah mengutus Dirjen Imigrasi Bambang Iriawan ke Singapura untuk menelusuri keberadaan Nazaruddin. Tapi didapatkan informasi bahwa sejak 20 Juni 2011 lalu, Nazaruddin dipastikan keluar dari Singapura dan menuju ke Ho Chi Minh, Vietnam. Namun, tidak semua negara bersedia memberikan informasi terkait keberadaan Nazaruddin.

Bagi Hongkong, lanjutnya, menginformasikan keberadaan seseorang yang masuk dan keluar negaranya menjadi hal yang melanggar aturan. "Kalau Hongkong prinsipnya pemerintah Hongkong tidak akan pernah mau siapa yang memasuki negaranya dan siapa yang keluar ke negaranya, kecuali atas izin yang bersangkutan. Untuk Hongkong memang aturan negaranya seperti itu," ungkap Patrialis.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya tetap berkoordinasi dengan sejumlah kantor imigrasi di luar negeri untuk melacak keberadaan Nazaruddin. "Semua kantor Imigrasi melakukan monitoring. Ada 19 perwakilan imigrasi Indonesia di luar negeri dan semuanya melakukan monitoring," ucapnya.

Perlu diketahui bahwa sejak tanggal 5 Juli lalu, pihak Imigrasi telah mencabut paspor Nazaruddin. Red notice bagi Nazaruddin juga telah resmi dikirimkan ke sejumlah negara. Namun Nazaruddin disebut memiliki lebih dari satu paspor, sehingga bisa berpergian ke luar negeri.

Terhadap hal ini, Patrialis memastikan bahwa pelesiran buron Interpol tersebut ke sejumlah negara terjadi saat paspornya belum dicabut. "Mungkin dia pergi ke mana-mana waktu paspornya belum dicabut, sudah dideteksi itu paspor belum dicabut. Sejak dicabut, kami belum tahu dia dimana. Jadi itu efektif, tinggal tunggu waktu saja," tandas mantan anggota Komisi III DPR tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, setelah memblokir rekeningnya Nazaruddin, pihaknya langsung membekukan aset milik tersangka Nazaruddin. Pembekuan dilakukan terhadap sejumlah aset perbankan dan non-perbankan milik Nazaruddin, seperti perusahaan, rumah dan sebagainya. "Ada pemblokiran perbankan dan non-perbankan. Aset-asetnya dia, rumah dan perusahaan, dari perbankan maupun nonperbankan," tandasnya.

Dikatakan Jasin, yang dibekukan adalah aktivitas sejumlah perusahaan baik yang dimiliki langsung oleh Nazaruddin ataupun yang di bawah kepemilikannya, namun dikendalikan oleh pihak lain. Api dirinya enggan merinci berapa jumlah total aset perbankan dan nonperbankan Nazaruddin yang diblokir dan dibekukan tersebut.

Terkait 109 rekening mencurigakan yang telah dilaporkan oleh Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jasin menngungkapkan, pihaknya tengah menelitinya. Tapi sebenarnya KPK telah melakukan identifikasi atas sejumlah aset tersebut. "Kami sudah punya identifikasi sendiri dengan cara-cara yang kami lakukan," tandasnya.(dbs/ans)



 
   Berita Terkait > Kemenkumham
 
  Kanwil DKI Jakarta Nyatakan Sikap dan Komitmen Humanis dalam Meningkatkan Kualitas Pemasyarakatan
  HUT ke-55, Inspektorat Jenderal Kemenkumham Diapresiasi Responsif, Inovatif dan Aplikatif
  Kakanwil DKI Jakarta dan Kadivpas Bersama Tim Satopspatnalpas Sidak Lapas Klas I Cipinang
  Pengesahan Perjanjian MLA Indonesia-Rusia Dukung Kerjasama Penegakan Hukum
  Peduli Masyarakat Terdampak PPKM, Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket Sembako
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penerbitan Perppu Akan Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Anggota DPR Soroti Alokasi PMN Garuda Sebesar Rp7,5 Triliun

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen

Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2