Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Sekjen DPR
Menurunnya Kepercayaan Terhadap Parlemen Ancam Demokrasi
Tuesday 25 Mar 2014 17:10:01
 

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany di hadapan Sidang Association of Secretaries General of Parliament (ASGP) di Jenewa, Swiss.(Foto: dok/parle/hr)
 
SWISS, Berita HUKUM - Menurunnya kepercayaan publik terhadap parlemen di seluruh dunia merupakan ancaman bagi demokrasi. Untuk itu, perlu perhatian partai politik, pemerintah, dan sekretariat jenderal di setiap parlemen.

Penegasan atas realitas kekinian tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany di hadapan Sidang Association of Secretaries General of Parliament (ASGP) di Jenewa, Swiss. Sidang yang berlangsung 17-20 Maret lalu itu, diikuti para Sekjen parlemen dari seluruh dunia. Menurunnya kepercayaan publik tidak saja pada parlemen sebagai lembaga, tapi juga pada individu politisinya itu sendiri.

Menurut Win, begitu Sekjen DPR biasa disapa, semua pemangku kepentingan terhadap parlemen dan demokratisasi harus melakukan upaya bersama dan menyatukan sumber daya dengan mengintegrasikan berbagai program untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlamen. Misalnya, lanjut Win, di DPR RI dilakukan pendidikan politik dan sosialisasi produk DPR RI kepada seluruh masyarakat.

Ini penting dilakukan, untuk meningkatkan kompetensi para Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. Inilah peran penting Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system dalam membantu kinerja parlemen.

Win berpendapat, reformasi birokrasi harus secara konsisten dan berkelanjutan dilakukan. Dalam konteks reformasi birokrasi ada 3 (tiga) prioritas yang ditekankan, yaitu memperkuat kelembagaan, melaksanakan prinsip-prinsip good governance, dan membangun kapasitas sumber daya manusia. Apa yang disampaikan Win tersebut, mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari banyak negara dalam pertemuan ASGP kali ini.(dpr/mh/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya

• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua

• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2