Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Sekjen DPR
Menurunnya Kepercayaan Terhadap Parlemen Ancam Demokrasi
Tuesday 25 Mar 2014 17:10:01
 

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany di hadapan Sidang Association of Secretaries General of Parliament (ASGP) di Jenewa, Swiss.(Foto: dok/parle/hr)
 
SWISS, Berita HUKUM - Menurunnya kepercayaan publik terhadap parlemen di seluruh dunia merupakan ancaman bagi demokrasi. Untuk itu, perlu perhatian partai politik, pemerintah, dan sekretariat jenderal di setiap parlemen.

Penegasan atas realitas kekinian tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany di hadapan Sidang Association of Secretaries General of Parliament (ASGP) di Jenewa, Swiss. Sidang yang berlangsung 17-20 Maret lalu itu, diikuti para Sekjen parlemen dari seluruh dunia. Menurunnya kepercayaan publik tidak saja pada parlemen sebagai lembaga, tapi juga pada individu politisinya itu sendiri.

Menurut Win, begitu Sekjen DPR biasa disapa, semua pemangku kepentingan terhadap parlemen dan demokratisasi harus melakukan upaya bersama dan menyatukan sumber daya dengan mengintegrasikan berbagai program untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlamen. Misalnya, lanjut Win, di DPR RI dilakukan pendidikan politik dan sosialisasi produk DPR RI kepada seluruh masyarakat.

Ini penting dilakukan, untuk meningkatkan kompetensi para Anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berlandaskan pada kepentingan rakyat. Inilah peran penting Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai supporting system dalam membantu kinerja parlemen.

Win berpendapat, reformasi birokrasi harus secara konsisten dan berkelanjutan dilakukan. Dalam konteks reformasi birokrasi ada 3 (tiga) prioritas yang ditekankan, yaitu memperkuat kelembagaan, melaksanakan prinsip-prinsip good governance, dan membangun kapasitas sumber daya manusia. Apa yang disampaikan Win tersebut, mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari banyak negara dalam pertemuan ASGP kali ini.(dpr/mh/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2