JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dari Fraksi (PDIP) belum mengetahui bila ada ungkapan pengunduran diri dari Wakil Gubernur Provinsi Banten Rano Karno dari kursi kepemimpinannya.

Pasalnya bila memang hal pengunduran diri itu benar pastinya ada laporan secara resmi dari Rano yang masuk ke dalam partai.

"Tentunya seseorang yang mundur, kalau betul dia mau mundur, ada mekanismenya tidak segampang itu," ungkap Pramono saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa (23/7).

Pramono juga menambahkan alangkah baiknya bila, keinginan mundurnya diketahui oleh partai untuk kemudian menjadi bahan pembahasan.

"Perlu dicek kembali beliau mundur karena apa. tapi saya terus terang belum tau, jujur saya belum tahu" ujar Politisi Senior PDI ini.

Jika benar seperti yang diberitakan, penyebabnya lantaran ada ketidakharmonisan hubungannya dengan Gubernur Banten Ratu Atut, Pramono berpendapat tidaklah elok bila mundur dijadikan solusi pada penyelesaiaanya.

"Ya kalo alasan ketidak harmonisan, tentunya seseorang itu tidak serta merta mengundurkan diri dan persoalannya selesai, karena pada waktu pak Rano maju sebagai calon Wagub di rekomendasikan oleh partai, jadi lebih baik kalo memang beliau mau mundur,mengatakan terlebih dahulu kepada partai." Pungkasnya.

Di kabarkan telah terjadi keretakan hubungan antara Wagub Banten Rano Karno dan Ratu Atut, khabar ini sudah berlangsung lama. Hubungannya tidak harmonis, dimana Ratu Atut mempunyai agenda untuk melanjutkan dinasti keluarganya di Banten.

Hingga kini Rano Karno masih belum bisa dimintai keterangan. Nomor-nomor telepon selular yang dihubungi dan pesan singkat yang dikirim belum juga direspons. Pada berita yang tersiar memang diketahui ada ungkapan Rano kepada Politisi PDIP lainnya, seperti diungkapkan Dedi Gumelar (Miin), Rano mengungkapkan niatan untuk mundur dari kursi kepemimpinannya.

Sebelumnya pasangan Ratu Atut dan Rano Karno didukung 11 Partai Koalisi yang memiliki kursi di DPRD Banten dalam Pilkada Gubernur Banten 22 Oktober 2011 silam. Pasang ini didukung antara lain oleh Partai Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PKB, PAN, PBB, PPNUI, PKPB, PDS, dan PPD.(bhc/put)