JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Modus baru tindak pidana pencucian uang kembali ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Para penjahat kini tidak lagi menggunakan bank umum atau tempat penukaran uang, melainkan beralih menggunakan BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

“Mereka (pelaku pencucian uang) tadinya menggunakan bank umum, kini beralih kepada BPR. Kami menyemangati, jangan sampai dia (BPR-red) dijadikan sasaran baru (pencucian uang),” kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso kepada wartawan di gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (5/3).

BPR, lanjut dia, jangan hanya menjadi marketing yang hanya berorientasi asal ada dana masuk atau aplikasi langsung masuk. Tetapi harus bersikap hati-hati dari mana asal dana nasabah yang masuk itu. “Praktik pencucian uang lewat BPR sangat menggiurkan, karena tingkat know your customer masih rendah, makanya menjadi menarik bagi para pelaku pencucian uang,” jelas Agus.

Seperti diketahui, PPATK menemukan modus baru dalam tindak pidana pencucian uang. Modusnya, dengan melibatkan pihak ketiga. Penggunaan pihak ketiga untuk mengalirkan uang ke BPR merupakan modus baru yang perlu diwaspadai.

PPATK pernah merilis lebih dari 1.800 rekening gendut yang dimiliki pejabat negara sejak 2003. Beberapa rekening yang diamati PPATK menggunakan modus baru ini. Sedangkan pada umumnya, mereka menggunakan modus lama dalam melakukan pencucian uang. Modus-modus lama seperti ini telah diantisipasi PPATK.(dbs/ind)