JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) melangsungkan diskusi terbatas dengan tema, "Di Ambang Krisis Ekonomi 2015: Sebab, Dampak dan Solusinya bagi Perempuan dan Keluarga Indonesia", Hal ini terkait dengan jelas kondisi ekonomi yang carut marut dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerika, dimana rupiah Rp. 14460 sudah melampui batas paling parah (Under Value).

Hal ini, terlebih lagi ini menambah berat bagi jutaan perempuan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak termasuk memberi asupan gizi bagi anak-anaknya. Dengan melambungnya harga kebutuhan hidup di tengah menurunnya daya beli masyarakat, dan kini terus meningkatnya pengangguran akibat PHK massal, jumlah pengangguran akibat PHK masal baik dari data Kemenaker yang berjumlah 30.000 pekerja, hingga 100.000 pekerja dari data Federasi Serikat Pekerja. Dari kondisi buruk ini menambah bukti cacatnya sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi negeri ini.

Karena tidak memiliki mekanime distribusi yang adil dan ekonomi kapitalis juga yang telah memiskinkan puluhan juta rakyat termasuk perempuan Indonesia, sementara segelintir orang bergelimang kekayaan.

"Persoalan tersebut harus diselesaikan secara tuntas, karena Indonesia saat ini sudah menganut sistem ekonomi kapitalis, sehingga rakyat semakin sengsara dalam hal perekonomian," ujar Ratu Erma, selaku Ketua Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia saat berdiskusi dengan tema, di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (17/9).

"Perbaikan regulasi termasuk paket kebijakan ekonomi September (9/9) yang dicanangkan pemerintah untuk merespon kekacauan ekonomi tidak akan mampu mengatasi krisis. Kebijakan ini hanya memberikan obat bius bagi situasi ekonomi yang memburuk," imbuh Ratu Erma.

Dalam hal merespon kondisi tersebut Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dalam konferensi persnya di hotel Gren Alia, Kamis (17/9) menyatakan sikap diantaranya ada 3 hal, yang meliputi sebagai berikut :

Pertama (1), Untuk mengakhiri krisis ekonomi yang melanda negeri ini adalah dengan meninggalkan sistem ekonomi kapitalis, yaitu dengan menghapus sektor non riil yang berupa riba, PT yang menerbitkan saham dan pasar modal serta menghentikan penggunaan uang kertas tanpa jaminan logam berharga.

Kedua(2), Sistem ekonomi Islam adalah satu-satunya pilihan untuk menata ekonomi bangsa. Selain berbasis ekonomi riil dari sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Sistem ini akan menghapus segala bentuk riba dan badan usaha yang akadnya tidak sesuai syariah seperti PT (Syirkah Musahamah) dan turunannya. Sistem ekonomi Islam akan memberlakukan mata uang berbasis emas dan perak (dinar-dirham) yang tidak bergantung pada mata uang lain, hingga bebas krisis moneter.

Dan yang ketiga (3), Khilafah Islam adalah satu-satunya sistem politik yang mampu menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam, dimana Politik ekonomi Khilafah Islamiyah akan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar tiap individu rakyat, baik dari segi sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanna.(bh/mnd)