JAKARTA, Berita HUKUM - Panasnya tensi politik Nasional berimbas pada konstelasi politik lokal memasuki babak baru kampanye Pilpres 2014, dalam Ilmu Politik mengenal istilah, tiada musuh abadi dan tiada kawan abadi semua adalah kepentingan, dulu lawan sekarang menjadi kawan, juga sebaliknya kawan menjadi lawan.

Begitu juga dengan dukungan para petinggi dan mantan Panglima GAM Ketua Partai Aceh (PA) Muzakkir Manaf yang jelas-jelas sejak jauh hari sudah mendeklarasikan mendukung Partai Gerindra dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu, juga akhirnya kini melanjutkan dukunganya pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 kembali harus mengagumi dan mendukung mantan Danjen Kopassus Letnan Jenderal TNI (Purn) H Prabowo Subianto.

Ditemui di Jakarta, Muzakkir Manaf atau yang akrab disapa 'Mualem' memastikan kemenangan yang besar untuk Prabowo-Hatta di Provinsi Aceh, bahkan dengan menyakinkan Mualem akan menargetkan suara 75% hingga 80 % untuk memilih kemenangan pasangan Capres No. 1. H. Prabowo Subianto-H.M. Hatta Rajasa.

"Provinsi Aceh punya target dalam 75% sampai 80%, karena semua ada 23 Bupati dan Walikota sudah ditangan kita," ujar Muzakkir Manaf, di Four Seasons Hotel Jakarta Selatan, Selasa (3/6) lalu kepada BeritaHUKUM.com.

Sementara itu, akibat imbas arah keputusan politik PA dalam Pilpres ini kepada Prabowo-Hatta, mulai mendapat kecaman internal, dimana selama ini dari hasil proses perdamaian MoU Helsinky yang berjalan di Aceh, Partai Aceh (PA) lah yang selalu meraup kekuasaan.

Namun sayangnya kekompakan Para eks Kombantan di Internal PA tak bertahan lama, mereka pecah menjadi dua kubu, yaitu lahirnya Partai Nasional Aceh (PNA) yang didirikan oleh mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, saat kalah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh lalu.

PA kini dikabarkan dibawah pimpinan Muzakkir Manaf mendapat fitnah dari sejumlah petinggi atau pengurus PA lainya, serta mulai adanya penolakan yang melawan kebijakan Muzakkir Manaf, selaku Ketua Umum PA untuk mendukung Prabowo-Hatta Capres nomer urut 1 yang didukung dari koalisi Merah Putih yang mayoritas dari partai Islam (PPP, PKS, PAN dan PBB).

Mulai ada suara-suara protes, untuk mendukung Jokowi-JK, dimana PNA yang akhirnya bersatu dengan segelintir petinggi PA untuk menggolkan Capres yang sama yakni Jokowi-JK. Mereka pun telah siap untuk kampanye Capres nantinya mendukung Jokowi-JK.

Adapun fitnah yang berkembang kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) Muzakkir Manaf diminta mempertanggung jawabkan dana (uang) yang telah diterima dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebesar Rp.50 miliar.

"Mualem atau Muzakkir Manaf harus mempertanggungjawabkan uang itu. Kalau masalah ada terima atau tidak, Muzakkir Manaf harus membuktikannya," ujar Ketua Barisan Pendukung Partai Aceh Azmi, kepada wartawan dalam Konferensi Pers di Banda Aceh.

Selain itu, Muzakir juga diminta untuk mempertanggung jawabkan keputusannya yang tidak sesuai dengan mekanisme Partai Aceh dalam hal berkoalisi dengan Partai Gerindra yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden 2014.

"Belum ada keputusan resmi dari partai untuk menentukan arah koalisi. Yang terjadi saat ini adalah keputusan pribadi untuk mendukung Prabowo," ungkap Azmi.

Muzakkir Manaf juga diminta mempertanggungjawabkan tindakannya dalam melakukan pemecatan terhadap petinggi Partai Aceh, yang dianggap membangkang.

"Kami menduga pemecatan dilakukan oleh Mualem karena masalah pribadi, dan selalu menilai pengkhianat kepada pengurus Partai Aceh, ketika melakukan kritikan kepada Mualem," imbuhnya kembali.

Seperti diketahui, karir politik pria kelahiran 50 tahun lalu di Seunudon, Aceh Utara, Muzakkir Manaf dipandang cemerlang dalam karir politiknya di Provinsi Aceh, Muzakir juga lihai dalam loby-loby Politik di tingkat Nasional, dimana ini mulai membuat gerah sebagian lawan dan kawan politiknya, dengan menghembuskan fitnah di internal partai.(bhc/put)