Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
2018-12-18 01:45:53
 

Arief Poyuono, Juru Bicara BPN Capres Cawapres No. Urut 02 Prabowo-Sandiaga.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait pernyataan calon patahana Presiden Indonesia tahun 2019 nomer urut 01 Joko Widodo menyatakan bahwa, menurunnya harga sawit disebabkan faktor ekonomi global, ditambah sangat sulit menjangkau harga tinggi. Lalu Jokowi kemudian menyarankan masyarakat agar tidak menanam sawit lagi, namun menanam Jengkol dan Petai karena harga jualnya tinggi.

Waketum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono SE merespon pernyataan Presiden Jokowi yang kini juga sebagai Calon Presiden tersebut dengan nada kesal, Poyuono menanggapi seraya mengatakan, bahwa di saat harga sawit tinggi dan harga CPO tinggi malah dipungut dengan pungutan ekspor yang nilainya 50 US dollar. "bahkan hasil pungutan itu diberikan ke para 'Konglomerat' sawit yang memiliki Industri biodiesel," ujar Poyuono, Senin (17/12).

Ditambah, "penggunaan dana pungutan usaha perkebunan Sawit di salurkan ke Industri biodiesel yang katanya untuk subsidi Biodiesel B20 menggunakan Keppres dan Perpu, yang melanggar UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan," ungkapnya.

Maka itu, Poyuono yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia ( APPKSI ) menilai pernyataan Joko Widodo tersebut sangat ngawur, terkait solusi jatuhnya harga TBS Sawit.

"Terutama dalam mencari solusi agar bisa meningkatkan harga Tandan Buah Segar yang sudah turun sangat drastis," jelasnya.

Dalam hal ini, ungkap Poyuono berpandangan sangat jelas Joko Widodo benar-benar ngeledek para petani sawit dan pemilik kebun Sawit yang tidak pernah menikmati penggunaan dana pungutan perkebunan sawit yang notabene terindikasi diselewengkan itu.

"Pengetahuannya Joko Widodo dalam masalah perkebunan sangat below standar," cetusnya.

Soalnya, pohon Jengkol itu untuk memasuki masa panen yang pertama kali, pohon jengkol baru akan berbuah pada usia 5 tahun? dan pohon Petai juga memerlukan masa pembibitan hingga 6 bulan dan berbuah baru 4 tahun. Sedangkan Sawit itu cuma butuh 2,5 sd 3 tahun sudah bisa produksi.

"Wong petani Sawit dan pengusaha kebun sawit butuh sebuah kebijakan Pemerintah untuk bisa mencari jalan agar harga harga TBS bisa kembali ke harga Rp 1.200/ Kg yang terus turun di era Joko Widodo hingga Rp 300/kg, ini kok suruh nanam Pete sama Jengkol ?" ucapnya mempertanyakan.

"Ini serasa sama sekali tidak tahu dampak jatuhnya harga Sawit dan CPO terhadap perekonomian nasional dan pemasukan negara," kata Poyuono.

Soalnya, lanjut Poyuono menjelaskan bahwa dampaknya, "jika terus jatuh harga Sawit yang pasti akan ada PHK buruh besar-besaran di sektor Perkebunan Sawit. Lalu berdampak pada pendapatan petani Sawit yang mengarah pada peningkatan kemiskinan petani Sawit, apalagi harga sembako diarea perkebunan sangat mahal sekali, karena kebanyakan di area remote area," uranya.

Selain itu, ini juga ancaman kredit macet perbankan pada pinjaman Petani plasma Sawit dan perusahaan perkebunan Sawit akan terjadi. "Nah, petani sawit dan pemilik kebun sawit sudah tahukan kualitasnya (Jokowi) sudah sangat below standar dan tidak punya solusi mengatasi jatuhnya harga Sawit. Apa iya sih pantas untuk dipilih kembali," pungkas Poyuono, yang juga sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Cawapres No. Urut 02 Prabowo-Sandiaga.(bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
  Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
  Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
  PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
  PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2