JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki awal tahun baru 2017, bangsa Indonesia yang dipimpin oleh presiden ke 7 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat kebijakan menaikkan harga mulai dari listrik, bahan bakar minyak (BBM) hingga kepengurusan dokumen kendaraan BPKB dan STNK. Tak hanya di sektor itu, harga pangan yang juga ikut meroket. Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut kenaikan itu membuat harga diri bangsa turun.

Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) yang menaikkan harga sejumlah kebutuhan masyarakat yang pasti membuat rakyat tambah menderita dan terus mendapatkan kritikan.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PAN di DPR, Mulfachri Harahab, SH. Ucapan tersebut sekaligus menyinggung kenaikan harga tersebut. "Semua naikkan. Ada yang turun satu, harga diri. Yang turun tuh harga diri kita sebagai bangsa itu sudah turun," kata Mulfachri pada, Kamis (5/1).

Wakil Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, setelah reformasi, Indonesia mengalami empat kali pemerintahan. Jika membandingkan, dia menilai empat pemerintahan itu, hanya era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah benar-benar memiliki konsep.

"Pemerintah punya formulasi untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi, khususnya masalah ekonomi, walaupun ada kekurangan di sana sini, harus kita akui bahwa pemerintahan sebelumnya (era SBY) lebih memiliki konsep untuk mengatasi sejumlah persoalan yang kita hadapi," paparnya.

Bukan hanya itu, dia mengatakan pada era SBY rakyat bisa mendengar penjelasan dari pemerintah terkait persoalan negara, termasuk kenaikan berbagai harga. Bahkan pada saat itu juga pemerintahan SBY menyampaikan rencananya menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jadi ini masalahnya, ini cara mengatasinya, harusnya ya, atau pada saat beberapa waktu kemudian menjelaskan kepada masyarakat bahwa progres yang dicapai dengan program yang diterapkan untuk mengatasi masalah itu sudah dikoordinir," jelas Mulfachri, politisi PAN dari Dapil Sumatera I.

Mulfachri menyambut positif semangat pemerintahan era Jokowi dalam melakukan percepatan terhadap pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, di sisi lain pemerintah tidak lupa ada kepentingan lebih sakral ketimbang hal tersebut. Di antaranya, kebutuhan mendasar masyarakat, inflasi tinggi, sampai kepada tingkat pengangguran di Indonesia.

"Bahwa oke infrastruktur penting, tapi jauh lebih penting untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari, harga tinggi, inflasi tinggi, tingkat pengangguran masih tinggi, kemiskinan dan kemudian pemerataan," terangnya.(jms/merdeka/bh/sya)