JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pembicara pada Simposium Nasional bertema "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis dan Ideologi Lain". Fadli menyampaikan pemikirannya bahwa PKI dan aliran komunisme tak layak hidup di Indonesia, dan negara dan masyarakat Indonesia perlu mewaspadai kemunculan faham, komunisme.

"Komunisme di Indonesia tidak bisa diberikan tempat karena telah berkali-kali melakukan pemberontakan, Ingin mengganti Pancasila dan pemberontakan " katanya, di Jakarta, Kamis (2/6) lalu.

Fadli Zon membeberkan sejarah singkat perjalanan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Tanah Air. Pada 1927, partai berlambang palu dan arit itu tidak sedang melakukan perjuangan kelas sebagaimana ciri komunisme. Sebaliknya, mereka justru memperjuangan politik ras.

"Kalau teori komunisme itu perjuangan dan pertentangan kelas. Di Indonesia, ada sistem kolonial, yang kita hadapi pada masa Hindia-Belanda bukan class struggle, tapi race struggle. Karena strukturnya waktu itu, kolonial, Tionghoa, Timur jauh, lalu Bumiputera," ujar Fadli.

Pada proses kemerdekaan, Fadli memastikan PKI tidak berperan sama sekali. Sebaliknya, PKI justru menganggap proklamasi 1945 sebagai momen revolusi yang gagal.

"Pada proklamasi, tidak ada peran PKI. Karena itu mereka selalu kritik sebagai revolusi gagal," imbuhnya.

Selanjutnya, Fadli mengutarakan, dua kali pemberontakan itu peristiwa 1948 yang dipimpin Muso. PKI melakukan pemberontakan saat agresi militer Belanda ke II terjadi.

"Muso datang dari Soviet, Muso bikin pernyataan jalan baru bagi Indonesia, mengecam Sukarno-Hatta. Saat agresi militer II ada pemberontakan tahun '48, jelas mereka pengkhianat bangsa. PKI nusuk dari belakang saat ingin perang lawan Belanda. Banyak orang lupa dikira mereka (PKI) ada peran dalam proklamasi dan berjuang melawan Belanda, nyatanya mereka mengkhianati bangsa tahun '48," jelas Fadli.

Kemudian pemberontakan kedua pada 1965. PKI disebut Fadli Zon berupaya menguasai pemerintahan dengan mencoba-coba meyakinkan Sukarno.

"Ini pola yang terus berulang, mereka mencoba menghapus sejarah. Peristiwa '65 itu pemberontakan, banyak yang bilang itu bukan pemberontakan. Di dalam rukun komunisme, ada revolusi. Jadi komunisme harus berontak dan melakukan upaya revolusi dengan membuat dewan revolusi. Saya melihat jelas PKI mau ambil alih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar," tegas dia.

"Kalau bicara kekejaman komunis sudah banyak buktinya," paparnya.Fadli menegaskan, kIni negara dan masyarakat Indonesia diminta waspada atas kemunculan faham komunisme. Negara harus waspada faham komunisme yang dapat meresahkan masyarakat.(as/DPR/bh/sya)