JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Isu dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera dari Seketariat Gabungan (Setgab) semakin memanas. Bahkan partai berlambang bulan sabit ini menyatakan prihatin akan sikap Setgab yang masih meributkan masalah Koalisi daripada memikirkan rakyat.
“PKS prihatin Setgab ribut masalah Koalisi daripada pikirkan rakyat,” seperti yang dilansir twitter resmi PKS (@PKSejahtera), Kamis (5/4).

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq yang menyatakan sebaiknya Setgab untuk tidak memperbesar isu ini. Pasalnya hal itu tidak berdampak pada kehidupan masyarakat. "Isu Setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elite dan tidak penting buat rakyat. Isu besar yang harus dijawab pemerintah sekarang adalah mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah harga BBM (bahan bakar minyak) akan naik, kapan, dan berapa naiknya," tegasnya. saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Kamis (5/4).

Partainya akan siap menerima konsekuensi apa pun. Maka lebih baik sebaiknya pemerintah fokus untuk memikirkan solusi bagi masyarakat yang telanjur menerima kenyataan harga bahan pokok naik sebelum harga BBM naik, termasuk bersikap tegas dengan kebijakan soal harga BBM. "Jadi, Setgab jangan sibukkan masyarakat dengan isu koalisi ini. Segera pemerintah berikan solusi, turunkan harga-harga sekarang," imbuh salah satu wakil ketua DPR RI ini.

Dan pihaknya akan menunggu keputusan Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "PKS mendengar ada rapat Setgab, dan katanya ada keputusan ya kita tinggal tunggu. Kita juga ingin tahu sebenarnya," jelas Mahfudz.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Sutan Bhatoegan tanpa adanya PKS di Koalisi, dirinya yakin setgab tetap kuat dan solid. “"Pengganti PKS mungkin enggak ada. Cukup lima partai ini. Kalau koalisi bersama PKS solid dan kuat, tapi koalisi tanpa PKS juga insya Allah solid," katanya.

Meski demikan, Sutan bependapat ada kemungkinan kesempatan terbuka bagi PKS jika ingin tetap berada di Setgab. Namun, PKS harus mendapatkan sanksi yang tegas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah satunya, PKS harus rela kehilangan kursi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Sanksi harus jalan. Kalau dulu mereka berbuat seperti ini juga hilang kursi menteri di kabinet. Kalau bergabung lagi, mereka sudah siap kehilangan kursi menterinya. Kalau siap ya silakan bergabung lagi," tegasnya.

Seperti yang diketahui, saat ini PKS mendapat jatah tiga kursi menteri, di antaranya Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pertanian Suswono, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

Ketiganya masih dipastikan duduk di jabatan tersebut jika Presiden belum memberikan sanksi kepada PKS yang melanggar kontrak koalisi di Setgab karena menolak kenaikan harga BBM. (dbs/spr/bie)