Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

PPAD: Kepemimpinan Menyimpang dari UUD 1945 dan Pancasila
Saturday 13 Aug 2011 08:19:10
 

Purnawirawan TNI bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA-Sejumlah purnawirawan dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) berkumpul di Sekretariat DPP PDIP, Jakarta, Jumat (12/08). Mereka melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pimpinan partai tersebut. Lebih dari tiga jam pertemuan tersebut berlangsung.

Dari yang datang tersebut, tampak terlihat mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Tysano Sudarto, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakrie, Letjen TNI (Purn) Soerjadi Soedirja serta beberapa purnawirawan jenderal lainnya. Sedangkan sang tuan rumah, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri datang belakangan, setelah menghadiri penyematan bintang penghargaan di Istana Negara.

Sementara di luar gedung, pulan massa menggelar aksi unjuk rasa damai. Mereka mendukung pertemuan para purnawirawan jenderal itu dengan pengurus partai berlambang banteng dalam lingkaran itu. Bahkan, dalam orasinya massa mendesak PPAD dan PDIP untuk segera melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Alasannya, pemerintah tak serius dalam upaya penegakkan hukum. Sebab, tak satu pun kasus korupsi kakap diselesaikan.

Usai pertemuan, juru bicara PPAD Kiki Syahnakrie mengatakan, pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan. PDI-P dan PPAD, sepakat berbicara kondisi bangsa yang dianggap menyimpang. Untuk itu, perlu melakukan konsolidasi menghadapi permasalahan bangsa yang terjadi.

"Kepemimpinan sekarang telah menyimpang jauh dari pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Tapi pembicaraan tidak masuk politik praktis, tapi konteks kebangsaan. Kami sepakat untuk berbicara kenegaraan dan ini baru tahap awal. PPAD berencana roadshow ke beberapa partai politik. PPAD mempunyai suatu konsep untuk melakukan konsolidasi ke-Indonesia-an,” jelas Kiki.

Sementera Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, kesepakatan yang terkait konsep empat pilar. Dalam pengelolaan negara saat ini, tampak jelas banyak terjadi penyimpangan. Hal ini akibat gaya kepemimpinan yang ragu-ragu dan tak tegas. "Konsep Indonesia. Yang berani bersikap, siapa siapa lawan siapa kawan," ujar dia.

Sedangkan Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengatakan, konsep yang dibawa oleh PPAD memiliki kecocokan dengan garis politik PDIP sebagai partai nasionalis. Jika konsolidasi kebangsaan ini masih dalam tahapan awal dan akan terus berlanjut terus. "Banyak perkawinan ide, perkawinan intelektual dari garis politik PDIP," kata Andreas.(tnc/irm)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2