Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Papua
PTUN DKI Jakarta Terima Surat Pencabutan Gugatan Soal SK Presiden RI terkait Sekda Papua
2020-12-11 20:02:01
 

Tampak Kuasa Hukum para Penggugat dengan Perkara 205/G/2020/PTUNJKT saat menghadiri sidang di PTUN Jakarta.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta Muhammad SH mengaku, pihaknya menerima surat pengajuan pencabutan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan (SK) Presiden RI Nomor 159/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 23 September 2020.

"Ya ada surat pengajuan pencabutan gugatan (perkara 205) kepada Ketua PTUN DKI Jakarta, tertanggal 10 November 2020," kata Muhammad saat dikonfirmasi pewarta BeritaHUKUM, Kamis (10/12).

Berdasarkan informasi dari situs resmi PTUN DKI Jakarta, Surat gugatan dengan nomor perkara 205/G/2020/PTUNJKT tertanggal 12 November 2020 itu tertera pihak Penggugat I Deerd Tabuni, SE., Penggugat II, Benny Kogoya, Penggugat III, Yan Wenda, dan Natiben Kogoya sebagai Penggugat IV. Sedangkan pihak tergugat adalah Presiden Republik Indonesia. Sementara kuasa hukum dari keempat penggugat yakni Ivan Robert Kairupan.

Muhammad menuturkan, untuk menindaklanjuti pengajuan pencabutan perkara tersebut pihaknya akan segera melakukan sidang secara tertutup dengan menghadirkan para pihak penggugat.

"(Sidang) Ditunda minggu depan (17/12)," kata Muhammad menjawab pertanyaan pewarta.

Dari informasi yang didapat, surat pengajuan pencabutan perkara itu diantar langsung oleh kuasa hukum para penggugat, Ivan Robert Kairupan ke bagian Kesekretariatan Umum dan Keuangan PTUN DKI Jakarta.

Seperti diberitakan, gugatan terkait kepegawaian itu berawal dari permasalahan pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy SE, M.Si oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam pengangkatan itu, para penggugat menilai Presiden RI tidak memperhatikan hasil seleksi dari Panitia Seleksi (Pansel) UU Otsus Papua dan proses pengangkatan itu dianggap bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

Diketahui, panitia seleksi (pansel) mengumumkan 'raport' seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemprov Papua yang diikuti oleh 4 peserta calon, dengan hasil akhir masing-masing, Doren Wakerkwa, SH, meraih nilai 74,99, Drs. Wasuok Demianus Siep meraih nilai 67,49, Dance Yulian Flassy SE, M.Si meraih nilai 67,30 dan Dr Juliana J Waromi SE, M.Si meraih nilai 66,96.

Dari hasil ini, Pansel kemudian menyerahkan hasil seleksi ke Kementerian Dalam Negeri melanjutkan mengusulkan 3 (tiga) nama teratas ke Presiden pada tanggal 15 Juli 2020. Namun pada 23 September 2020 Presiden memutuskan Dance Yulian Flassy, SE, M.Si yang menduduki peringkat ketiga sebagai calon Sekretaris Daerah Provinsi Papua melalui Keputusannya Nomor 159/TPA Tahun 2020.

Sementara itu terkait surat pengajuan pencabutan gugatan perkara tersebut, wartawan BeritaHUKUM berupaya meminta keterangan dari kuasa hukum para penggugat melalui sambungan telepon, namun hingga berita ini diturunkan pewarta belum berhasil mendapatkan jawaban.(bh/amp



 
   Berita Terkait > Papua
 
  KKB Kembali Tebar Teror, Wakil Ketua MPR: TNI/Polri, Tumpas KKB Sampai ke Akar-akarnya
  TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Oknum Anggota Polisi Militer yang Lakukan Kekerasan di Merauke
  Ace Hasan Sayangkan Pernyataan Mensos Soal Pemindahan Pegawai ke Papua
  PKS: Negara Harus Hentikan Kelompok Separatis Papua
  Bamsoet: Sudah Banyak Korban KKB, Tegas pada Mereka Bukan Langgar HAM
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Penjelasan Kadispenad Soal Pernyataan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman terkait Belajar Agama

Jika Reshuffle Acuannya Kontroversi, Tiga Menteri Ini Layak Diganti

Utamakan Evakuasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Catatan Ketua MPR RI, Omicron dan Belajar dari Kegagalan Cekal Delta

Dukung Jadwal dari KPU, Wakil Ketua MPR: Mari Bijak Menentukan Jadwal Pemilu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2