JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 3 beberapa waktu yang lalu. Sejumlah pihak berharap, paket kebijakan ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di tengah kondisi perekonomian yang kurang bersahabat. Harapan pun dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR, H.Willgo Zainar, SE,MBA.

“Kita harapkan paket kebijakan ke 3 ini dapat menjawab, khususnya kepada kebutuhan dan kepentingan sektor riil. Melambatnya perekonomian, sesungguhnya berdampak pada sektor riil. Industri banyak yang mati, gelombang PHK pun masih terus terjadi,” analisa Willgo, ketika dihubungi Parlementaria, Kamis (8/10) lalu.

Willgo berpendapat, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada dunia usaha, bisa berupa insentif pajak, bunga pinjaman, ataupun kredit. Sementara untuk kebijakan makronya, Pemerintah harus berani menurunkan harga BBM.

“Harga BBM telah menjadi satu hal yang mempengaruhi keseluruhan, seperti tranportasi, logistik dan lainnya. Jika harga BBM turun, maka tarif dasar listrik juga bisa turun,” jelas Willgo.

Politikus F-Gerindra juga berharap, paket ini berorientasi jangka pendek. Pasalnya, kondisi ekonomi saat ini sudah injury time. Indonesia yang saat ini sudah krisis finansial, tentunya tak mau terjebak dalam krisis ekonomi. Sehingga diharapkan paket ini dapat mengurangi beban masyarakat secara langsung.

“Pendapatan masyarakat yang turun, otomatis daya beli juga turun. Jika daya beli masyarakat meningkat, ekonomi kembali bergerak. Industri bisa berproduksi, minimal untuk kebutuhan domestik,” harap Willgo.

Politikus asal dapil NTB dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) ini melanjutkan, jikalau paket ini belum bisa menguatkan nilai tukar rupiah, setidaknya dapat menggerakan roda perekonomian masyarakat. Apalagi, intervensi dari Bank Indonesia juga belum maksimal dan optimal. “Walaupun ekonomi regional dan global sedang melambat, yang penting ekonomi nasional kita bisa bergerak,” yakin Willgo.

Di satu sisi, Willgo menilai, paket kebijakan ekonomi I dan 2 yang sudah diluncurkan Pemerintah sebelumnya belum dirasakan berdampak pada pasar. Bahkan, respon pasar cenderung negatif.

“Kenapa pasar tidak merespon positif, ini perlu dievaluasi Pemerintah. apakah ini tatanan kebijakan pusat, namun tidak terimplementasi hingga ke daerah, ataukah bagaimana,” saran Willgo.(sf/dpr/bh/sya)