Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pancasila
Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
Tuesday 30 Sep 2014 01:13:03
 

Ilustrasi. Burung Garuda Pancasila dengan latar belakang bendera Republik Indonesia Merah Putih. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia (Foto: Istimewa)
 
MEDAN, Berita HUKUM - Pancasila dinilai sudah sempurna. Di dalamnya terdapat prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan tanggung jawab. Karenanya, jika ada masalah di dalam negara ini, maka kembalikan kepada nilai-nilai Pancasila.

“Dengan masalah yang selalu muncul, maka semua warga negara harus menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan guna keselamatan bangsa dan negara,” tandas anggota DPRD Medan dari Fraksi PDIP Drs. Wong Chun San Tarigan, Senin (29/9) di USU, Medan.

Tarigan menegaskan hal itu saat berbicara dalam dialog kebangsaan bertema ‘Memperkuat Pondasi Kebangsaan Indonesia : Tantangan Indonesia Pasca Pilpres 2014′ yang diadakan Pusat Studi Kebijakan dan Politik Lokal FISIP Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan Komunitas Medan Bagus.

Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Medan H. Gatot Pujo Nugroho, M,Si, yang diwakili Kabid Kewaspadan, Thomson SH, mengungkapkan, didapati masih ada kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dengan tetap menjaga Bhinnneka Tunggal Ika.

“Ada yang ingin mengubah konsensus di atas, namun dipastikan gagal. Kita tidak bisa mengisolasi diri dan mesti siap menghadapi tantangan global, utamanya finansial dan harus terus bersama-sama untuk menuju bangsa yang madani,” katanya dalam dialog yang dihadiri sekitar 80 mahasiswa ini.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustida) IAIN Sumut, M Furqan Amal, peserta dialog, menyatakan, Pancasila harus diterapkan secara benar sehingga dalam menghadapi tantangan atau ancaman seperti ISIS dapat mengatasinya.

Selanjutnya, pengantar diskusi oleh Teguh Santosa mengatakan antara lain masih banyak isu-isu yang mesti dicermati mulai dari kompetisi politik, perdebatan rancangan undang – undang, masyarakat ekonomi ASEAN yang berdampak pada persaingan SDM, tantangan global market, dan bonus demografi.

Ketika kita sibuk dengan ASEAN 2015, justru Teguh Santosa merasa tidak yakin jika Singapura dan Malaysia mengalami hal yang sama, sebab menurut Teguh, kedua negara itu sudah tidak mempermasalahkan persaingan di tingkat ASEAN lagi, melainkan sudah berfikir persaingan global dan internasional.

Teguh mencontohkan, wisatawan yang datang ke Malaysia mencapai 27 juta orang, bahkan dengan tragedi pesawat MH 170 dan MH 17, wisatawan ke Malaysia masih mencapai 20 juta orang.

Sedangkan wisatawan yang datang ke Indonesia masih berkisar 6 -8 juta orang saja. Thailand dinilai paling siap dengan ASEAN 2015, contohnya Universitas di Thailand, Thamasat University, sudah memiliki fakutas bahasa Indonesia dengan mengirimkan sebanyak 25 mahasiswanya secara rutin ke Jogjakarta.

Pemimpin yang diperlukan saat ini dan ke depan adalah yang dapat memberikan keteladanan, memiliki pengetahuan yang cukup dan loyalitas baik ke atas, ke samping maupun ke bawah.(bhc/mat/ist)






 
   Berita Terkait > Pancasila
 
  Pancasila Dilaksanakan, Jangan Diingkari
  Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional
  Menerima Pancasila Sebagai Dasar Negara Adalah Keputusan Strategis
  HNW: Pancasila Bukti Kedekatan Hubungan Antara Agama dan Negara
  Pancasila Hadir Karena Kenegarawanan Para Pendiri Bangsa
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2