SURABAYA, Berita HUKUM - Media Massa sebagai sarana informasi dan pendidikan memiliki peran penting dan strategis. Wartawanlah yang menjadi motor penggerak kemajuan bangsa. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam ceramahnya didepan 240 para awak media cetak dan elektronik, yang bertajuk "Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas" dalam rangka meningkatkan Wawasan Kebangsaan pada acara Sail of Journalist, di atas KRI Makassar-590, Surabaya, Jum'at (5/2).

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengatakan bahwa, Indonesia tengah mewaspadai penyebaran Proxy War. Salah satu jenis peperangan ini masuk ke kategori perang yang mematikan. Proxy War diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan, dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun, kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Oleh karena itu, pihak-pihak seperti mahasiswa, ormas, lembaga masyarakat, dan perorangan disinyalir mudah menjadi boneka atau pihak ketiga tersebut.

Menurut Panglima TNI, Proxy War saat ini berlatar belakang energi. Proxy War di Indonesia semakin nyata dengan adanya pergeseran konflik dunia, salah satunya. "Saat ini sisa cadangan energi dunia sisa 45 tahun dan itu akan habis jika kita semua tak berusaha menemukan penggantinya, karena konsumsi energi 2025 meningkat 45 persen," tuturnya.

"Sekitar 70 persen konflik di dunia berlatar belakang energi. Peningkatan energi pada tahun 2007-2009 juga memicu kenaikan harga pangan dunia yang mencapai 75 persen. Disisi lain, hanya ada negara-negara yang dilintasi ekuator yang mampu bercocok tanam sepanjang tahun negara tersebut, seperti Amerika Latin, Afrika Tengah, dan Indonesia sendiri," kata Panglima TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga memaparkan tentang jumlah penduduk dunia yang akan mencapai 12,3 milliar di tahun 2043. Menurutnya, jumlah tersebut 3 kali lipat melebihi daya tampung bumi. Jadi, di dunia ini hanya ada 2,5 miliar penduduk yang tinggal di garis ekuator, sementara untuk sisa penduduknya ada sejumlah 9,8 milliar yang berada di luar ekuator.

"Kondisi ini yang memicu terjadinya perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator, salah satunya Indonesia. Maka saat ini yang terjadi adalah perang masa kini dengan latar energi akan mengalami pergeseran menjadi perang pangan, air, dan energi," papar Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan, banyak cara dilakukan negara asing untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Saat ini sudah terasa yakni adanya Proxy War sudah mulai kita waspadai karena sudah menyusup ke sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan berkeluarga. "Caranya dengan menguasai media di Indonesia, dengan menciptakan adu domba TNI-Polri, rekayasa sosial, perubahan budaya, pemecah belah partai dan penyelundupan narkoba sudah jauh-jauh hari dilakukan," ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, maka semua komponen bangsa harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup, keahlian sesuai bidangnya, menempa diri dengan pengalaman yang nyata di lapangan. Dengan demikian akan terbentuk karakter individu bangsa Indonesia yang kuat dan berwawasan kebangsaan. Pada akhirnya, dengan kekuatan karakter individu yang kuat tersebut, bangsa Indonesia akan mampu melawan dan menghancurkan Proxy War di Indonesia.

Mengakhiri ceramahnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, agar kita tidak menyerah terhadap semua ancaman, sebab kita memiliki modal geografi dengan potensi menjadi negara agraris yang berkelimpahan sumber daya alam. Sebagai negara maritim, kita memiliki sumber daya alam kelautan yang melimpah. Jika kedua potensi tersebut dikelola dan dikembangkan, maka akan menjadi daya tawar yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. "Di sisi lain, dengan modal demografi Pancasila dan kearifan lokal, bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan dan mampu melewati berbagai ancaman yang mengganggu jalannya pembangunan," pungkasnya.(tni/bh/sya)