JAKARTA-Mantan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein segera melaporkan Bareskrim Polri kepada tiga lembaga, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta Komisi III DPR.

Hal ini terkait dengan pelakuan Bareskrim yang malah menjadikannya sebagai tersangka. Padahal, sebelumnya dia melaporkan sebagai korban pemalsuan tanda tangan pada 17 Juli lalu. Namun, laporan itu tak digubris penyidik. Sebaliknya, Zainal malah dijadikan tersangka kasus pemalsuan surat MK.

“Laporan kami tidak ditanggapi. Saya nilai ini sebuah skandal. Ini akibat ketidakcermatan polisi dan saya mau bertanya siapa yang menjadi aktor dalam perkara ini. Kok tiba-tiba orang yang tidak bersalah atau yang menjadi korban malah dinyatakan bersalah?" ujar kuasa hukum Zainal, Andi M Asrun di Jakarta, Selasa (23/8).

Publik juga harus tahu bahwa pengubahan redaksional isi dari surat putusan MK itu atas arahan mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi. Atas arahan itu dirinya mengubah redaksional dalam nota dinas itu bersama Pan Muhammad Fais. Kliennya mengubah itu, setelah mendapat telepon dari mantan hakim konstitusi, Arsyad Sanusi.

"Jadi, dalam kasus ini ada sesuatu yang tidak jelas dan menjadi teka-teki. Tampaknya kami akan melawan perkara ini. Saya akan ke Kompolnas, Komnas HAM dan Komisi III DPR. Kami minta Komisi III DPR untuk memanggil Ketua MK dan Kapolri. Dia ingin keduanya dikonfrontasi guna menguak akar persoalan tersebut,” tuturnya.(mic/bie)